MAMUJU, BKKBN -Sebagai langkah penting dalam meningkatkan pelaporan dan pelayanan pengukuran bayi dan balita, Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, dan mitra strategis lainnya telah menggulirkan gerakan “Ayo ke BKB dan Posyandu.”
Acara peluncuran gerakan ini diadakan di Ballroom Hotel Grand d’Maleo Mamuju, Senin (6/11/2023).
Dalam sambutannya secara virtual, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idrus, M.Si, menjelaskan beberapa langkah konkret akan diambil dalam gerakan “Ayo ke BKB (Bina Keluarga Balita) dan Posyandu”.
“Perlu melakukan penyuluhan kesehatan, pembuatan program-program edukasi seperti seminar, lokakarya, pelatihan bagi masyarakat serta kegiatan yang progresif dan penguatan sosialisasi, komunikasi, serta aplikasi e-PPBGM (Elektronik Pelaporan dan Pemantauan Pertumbuhan Gizi Balita dan Ibu Hamil) sebagai alat yang efektif untuk memantau perkembangan balita,” ujar Idrus.
Selain itu, Idrus juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan demi mewujudkan Sulbar yang zero stunting atau tanpa stunting baru, yaitu mental access, kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM,
ketidaksesuaian budaya,” terangnya.
Gerakan “Ayo ke BKB dan Posyandu” bertujuan memperluas cakupan pelayanan Posyandu dan memulai upaya identifikasi data Posyandu yang aktif dan tidak aktif di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat , Rezky Murwanto, S.Kom, MPH, dengan tegas mengatakan pentingnya integrasi BKB dengan Posyandu dalam upaya mengoptimalkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta ibu hamil di Posyandu.
“Integrasi ini diharapkan akan membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Sulawesi Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rezky Murwanto juga menekankan perlunya upaya inovatif dari seluruh stakeholder dan mitra kerja strategis sebagai pelaku konvergensi dalam gerakan “Ayo ke BKB dan Posyandu.” Upaya ini harus dilakukan secara optimal berdasarkan data KRS (Keluarga Risiko Stunting) dan data e-PPGBM yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pemetaan wilayah sasaran.
Hasil pelaporan Posyandu akan diinput secara ‘real-time’ melalui aplikasi e-PPGBM oleh Tim Pendamping Gizi (TPG), dan pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada aplikasi Elsimil serta Bhabimkantibmas pada aplikasi SiCenting.
“Data yang telah diinput akan digunakan bersama untuk melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran,” tutur Rezky.
Dengan integrasi BKB dan Posyandu serta pendekatan yang inovatif, diharapkan Sulawesi Barat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan berkualitas kepada balita dan ibu hamil.
Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan ibu hamil di wilayah tersebut.
Tindaklanjut dari kegiatan ini melibatkan monitoring, evaluasi, dan umpan balik terhadap pelaku konvergensi gerakan “Ayo Ke Posyandu” dengan menyelenggarakan Posyandu ramah keluarga.
Ini mencakup pelayanan, sarana prasarana, kompetensi kader Posyandu, manajemen pengelolaan Posyandu, serta waktu pelaksanaan Posyandu yang tepat. n
Penulis: Padly Hadis Said/Abdulloh Friahmad Jayandi
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Rabu, 08 November 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.