MAKASSAR, BKKBN – Upaya penanggulangan stunting menjadi fokus perhatian Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si.
Hal ini disampaikan Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (12/09/23).
Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja terkait. Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Shodiqin, SH, MM, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Takalar, dr. Asriadi Ali, Sp.N, MAP.
Lebih lanjut disebutkan, percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen.
Hal ini selaras dengan program penanganan stunting dan gizi buruk yang menjadi program prioritas Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel. Saat ini angka prevalensi stunting Sulsel berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencapai 27,2 persen, turun 0,2 persen dari tahun 2021 sebesar 27,4 persen.
Bahtiar berharap seluruh pihak terlibat dalam penanganan stunting, termasuk relawan dan pihak swasta, “Mengurus masalah stunting bukan hanya pemerintah saja. Pada akhirnya kekuatan masyarakat kita sinergikan termasuk swasta,” terang Bahtiar.
Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, mengatasi stunting tidak cukup dengan duduk rapat di kantor, namun perlu turun langsung ke lapangan melihat kondisi masyarakat, di mana anak stunting tersebut berada, sehingga bisa diintervensi secara tepat bersama-sama.
“Memang, suatu kesyukuran karena penanganan stunting dilakukan dengan baik di Sulsel,” ungkap Bahtiar.
Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs.Andi Muhammad Arsjad, M.Si memuji kinerja Kabupaten Takalar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pasalnya, Kabupaten Takalar berhasil menurunkan angka stunting di tahun 2022.
Kabupaten Takalar tercatat sebagai daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun terakhir mengalami trend penurunan yang cukup baik.
Berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Takalar berada pada angka 31,1 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 34,7 persen.
Arsjad menyebutkan hal Ini tidak lepas dari inovasi yang dikembangkan oleh Kabupaten Takalar dengan membuat aplikasi Takalar Ayo Atasi Stunting. Lewat aplikasi ini para pimpinan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat memantau kondisi anak stunting satu per satu, by name by adress.
Menanggapi pertemuan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Sulwesi Selatan, Shodiqin mengatakan siap membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam mempercepat penurunan stunting di Sulawesi Selatan
“Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan BKKBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Indonesia di mana sesuai amanat Bapak Presiden Kita menargetkan stunting dapat turun ke angka 14 persen tahun 2024,” ujar Shodiqin.
Ditambahkan, pemerintah melalui BKKBN telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) khususnya upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Penulis : Andi Munandar Anwar
Editor: Santjojo Rahardjo
Hari, Tanggal Rilis: Kamis, 14-09-2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.