Terima Kunjungan BKKBN, Kodam  IX/Udayana  Bantu Percepatan Penurunan  Stunting 

DENPASAR, BKKBN —  Menduduki prevalensi stunting terendah se-Indonesia berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 sebesar 8 persen, Asisten Teritorial (Aster) Kasdam IX/Udayana, Kolonel Inf Puji Hartono, SIP, M.Han mengapresiasi pergerakan serta keseriusan Provinsi Bali dalam pengentasan stunting. 

Hal ini diucapkannya saat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali. Sarles Brabar, SE, M.Si beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer (Kodam IX) Udayana di Denpasar, Bali, Senin (4/9/2023). 

“Secara nasional pravelensi stunting di Provinsi Bali sudah bagus, sehingga kinerja kita bersama ini dapat dipertahankan atau bahkan lebih bagus lagi jika ditingkatkan,” ungkapnya.

Menurut Puji Hartono, salah satu penyebab stunting yang perlu diperhatikan adalah budaya pola pikir serta pola asuh yang masih keliru di masyarakat. 

“Edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, utamanya terkait pencegahan stunting dari hulu yaitu kesiapan calon ibu sebelum mengandung dengan pemenuhan gizi,” jelas Puji Hartono. 

Ditambahkan Puji Hartono, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Salah satunya melalui sosialisasi peningkatan ekonomi dengan budidaya daun kelor. 

“Sebenarnya untuk peningkatan gizi itu tidak perlu yang mahal-mahal, cukup dengan memberdayakan hasil pangan di wilayah masing-masing. Mungkin salah satunya daun kelor,” ujar Puji Hartono.

‘Kami juga memiliki jajaran TNI/Babinsa yang senantiasa dekat dengan masyarakat untuk membantu mengupayakan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya percepatan penurunan stunting,” jelasnya menambahkan. 

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali  mengapresiasi komitmen  jajaran Kodam IX Udayana dalam mendukung program  Bangga Kencana, termasuk  percepatan penurunan stunting. 

“Ini tentunya menjadi semangat buat kita semua agar apa yang mejadi tujuan kita bisa tercapai dengan tepat sesuai target, tentunya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya Bali yang sejahtera,” ucapnya.

 

Ditambahkan olehnya bahwa Provinsi Bali tetap berupaya menekan angka stunting sesuai target menjadi 6 persen pada 2023. “Kami terus berupaya karena setiap tahunnya ada anak lahir dan bisa saja ada kelahiran anak stunting,” ujar Sarles. 

Untuk itu, lanjut Sarles, “Kita harus memperkuat langkah preventif agar ini tidak terjadi dan dapat mencapai target 6 persen.  Bahkan, sesuai anjuran Gubernur bahwa stunting Bali bisa mencapai zero stunting.” 

Pada kesempatan tersebut, Sarles Brabar juga mengharapkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) antara OPD-KB, dalam hal ini Kabupaten Buleleng, Tabanan dan Denpasar, dengan fasyanken TNI AD yang memberikan pelayanan KB. 

 

“Sehubungan dengan giat penandatanganan MoU dengan fasyanken TNI AD kami melaporkan dan juga meminta dukungan dari Kodam IX Udayana,” tutur Sarles. Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara serentak melalui virtual pada 5 September 2023.  n

 

Penulis : Nur Octavia Dian Rahayuningsih 

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis : Senin, 04/09/2023

 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

 

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.