SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 692/M.C/II/2023
BKKBN Aceh Kejar Target Jaring Akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
BANDA ACEH – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasilitas-fasilitas kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengejar target menjaring akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP).
“Dua tahun terakhir ini kita belum mencapai target. Hampir semua kabupaten dan kota merah. Capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang kita sangat rendah. Untuk itu saya berharap Kepala OPD KB di 23 kabupaten dan kota di Aceh supaya serius untuk mencapai capaian target MKJP pada 2023 ini,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri, Senin (27/02/2023).
Sahidal menyebutkan, pada 2022 lalu capaian MKJP Aceh sebesar 7.589 akseptor dari 24.460 yang ditargetkan. Ia menyebutkan, pada 2023, BKKBN Aceh menetapkan target MKJP sebesar 12.435. Dengan rincian IUD sebanyak 4.700 akseptor, Implant 5.750 akseptor, MOW sejumlah 1.980 akseptor, dan MOP sebanyak lima akseptor.
Menurut Sahidal, guna meningkatkan capaian target MKJP pada 2023, berbagai langkah dan upaya pun dilakukan. Seperti pada 26 hingga 28 Februari 2023, Perwakilan BKKBN Aceh menggelar Peningkatan Perluasan Akses dan Intensifikasi Pelayanan KB Di Faskes. Dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting guna menurunkan angka kematian Ibu.
Dengan digelarnya kegiatan yang diikuti kepala bidang dan kepala seksi KB di organisasi perangkat daerah (OPD) dari 23 Kabupaten/kota se-Aceh, Sahidal berharap, OPD KB bisa meningkatkan komitmen dan kerjasama dengan mitra serta Pemerintah Daerah dalam upaya intensifikasi pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan (Faskes) serta dapat mengidentifikasi jumlah Faskes dan praktek Mandiri Bidan (PMB) yang mendapat fasilitas intensifikasi pelayanan KB.
“Nanti setelah target setiap kabupaten/kota ditetapkan, MKJP capaiannya harus bisa mencapai target. Kemudian melakukan komunikasi dengan kepala daerah dan Sekda, terkait target tersebut. Juga melakukan evaluasi, mengapa capaian rendah, serta mencari langkah-langkah serta strategi yang tepat dan cepat, guna mengenjot target agar tercapai tahun ini,” ujar Sahidal.
Lebih jauh Sahidal mengatakan upaya lainya yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas Faskes dan jejaring yang melayani KBKR, terutama MKJP dan KB Pascapersalinan (KBPP). Juga, peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.
Ketika ditanya apa penyebab capaian MKJP rendah di Aceh, Kaper BKKBN Aceh menjawab, selain kualitas pelayanan yang menurutnya masih rendah, juga kurangnya keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah dan OPD KB. Serta lambatnya realisasi anggaran DAK BOKB di daerah.
Pada 2023, total biaya operasional pelayanan KB melalui DAK BOKB di Aceh, diplotkan sebesar Rp7,1 miliar. Sedangkan untuk biaya operasional pelayanan KB MKJP sekitar Rp5,4 miliar.
Sahidal berharap anggaran tersebut bisa terealisasi dengan cepat sebelum Desember 2023. n
Penulis: Fahmi L (BKKBN Aceh)
Editor: Anisa Halimatussadiah
Tanggal Rilis: Senin, 27 Februari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.