SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 633/M.C/I/2023
Prevalensi Stunting Bali di Bawah 10 Persen dan Upaya Bengkulu Menekan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
JAKARTA—Provinsi Bali merupakan provinsi yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di bawah target nasional pada 2024 sebesar 14 persen, bahkan pada 2022 ini di bawah 10 persen. Sementara itu Gubernur Bengkulu terus berupaya menekan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rabu (25/01/2023), prevalensi stunting rata-rata Provinsi Bali adalah 8 persen. Prevalensi stunting Bali turun 2,9 persen dari semula 10,9 persen pada 2021.
“Dengan hasil SSGI tahun 2022, kita patut bersyukur bahwa kerja keras kita semua, termasuk masyarakat Bali sangat bagus. Bali sendiri mencapai di 1 digit angka dan kembali menjadi terendah di Indonesia. Namun, kita tidak boleh terlena dan tetap terus berupaya lebih maksimal dalam pencegahan stunting di Bali,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, Sabtu (28/01/2023).
Menurut perempuan yang biasa disapa Luh De ini, kendati berhasil menurunkan 2,9 persen namun masih ditemukan beberapa Kabupaten yang angka stuntingnya meningkat yaitu Kabupaten Buleleng yang sebelumnya 8,9% meningkat menjadi 11,0% dan Kabupaten Gianyar yang sebelumnya 5,16% meningkat menjadi,3%.
Luh De mengatakan meningkatnya angka stunting di Kabupaten Buleleng dan Gianyar menjadi perhatian serius dalam evaluasi kinerja percepatan penurunan stunting.
“Kita perlu lebih serius dan menganalisis dengan cermat terlebih dahulu apa saja yang menjadi faktor penyebab naiknya kenaikan tersebut sehingga kita bisa fokus memberikan intervensi dan meningkatkan kerjasama, konvergensi dan konsolidasi dengan tim internal dan lintas sektor lebih baik lagi,” kata dia.
Selanjutnya, Luh De menjelaskan strategi ke depan, BKKBN Provinsi Bali akan mengintensifkan7 pencegahan dari hulu dengan sasaran remaja melalui kelompok Remaja yang ada baik secara formal dan non formal seperti program Genre, PIK-R/M, Yowana di sekolah dan kampus.
“Kedepannya kita fokus ke pencegahan stunting dari hulu, skrining catin akan kita gencarkan melalui advokasi Kembali ke lintas sektor terkait seperti Kemenag, Majelis Desa Adat, Dinas PMA dan OPD terkait,” ucap dr. Luh De
Sosialiasi melalui media terutama media sosial juga dianggap sangat penting oleh dr. Luh De untuk menggencarkan program Bangga Kencana khususnya penurunan Stunting di Provinsi Bali.
Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Sementara itu di Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengajak seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terlibat aktif menurunkan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Angka prevalensi stunting Bengkulu berdasarkan SSGI tahun 2022 sebesar 19,8 persen. Angka ini turun dibandingkan prevalensi berdasarkan SSGI tahun 2021 sebesar 22,1 persen.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa penanganan kemiskinan dan stunting harus dilakukan secara keroyokan. Sehingga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota.
Dalam menggerakkan program tersebut Gubernur Rohidin mengajak forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk meningkatkan peran aktif membantu pemerintah daerah mengentaskan stunting dan kemiskinan melalui peran intervensi sensitif.
“Menangani kemiskinan ekstrem dan stunting tidak mungkin bisa berdiri sendiri, maka harus dilakukan secara keroyokan bersama – sama melibatkan peran kontribusi TNI/POLRI, Kejaksaan, Lanal, Binda dan unsur Forkopimda lainnya untuk turut bersinergi mengatasi permasalahan ini,” ujar Gubernur saat Rapat bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/kota di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa malam (24/01/2023).
Lebih lanjut, pada pertemuan ini kita ingin mendapatkan penyampaian laporan atau gambaran dari kabupaten/kota guna menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Menurut data BPS, pada kurun waktu September 2017 hingga September 2022 kemiskinan Bengkulu menurun, walaupun pada September 2020 sempat kembali meningkat menjadi 15,30 persen akibat pandemi COVID-19 dan pada September 2022 dapat kembali ditekan menjadi 14,34 persen.
“Tahun 2023 ini, Bengkulu masuk dalam 10 provinsi dengan penurunan presentasi angka kemiskinan sebesar 0,28 persen. Di mana angka penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan dari 74.840 (2021) menjadi 73.330 (2022),” terang Rohidin.
Sementara itu, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengungkapkan antara kemiskinan dan stunting seperti dua sisi mata uang, jika angka kemiskinan tinggi tentu stunting juga akan ikut tinggi. Dan kota Bengkulu, sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan di angka 15 persen.
“Beberapa langkah sudah dilakukan di antaranya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan. Pemkot menggerakkan seluruh OPD, seperti Dinas Kesehatan dengan layanan3 kesehatan gratis, penyediaan Beasiswa, hingga program penyediaan air bersih untuk warga,” jelas Dedy. n
Penulis: Putu Eka Aristyani dan Rofadhila Azda
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Minggu, 29 Januari 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluargae Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.