KABAR / Artikel

BKKBN Siapkan SIGA, Data Keluarga By Name By Address

26 Juni 2018 14:53 WIB

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menerapkan sistem informasi yang lebih rigit, kekinian dan akuntabel. Sistem Informasi Keluarga (SIGA) namanya. SIGA akan menjadi data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program pemberdayaan keluarga.

Demi membangun sistem data dan informasi yang lebih ‘mumpuni’, pada 2018 ini BKKBN melakukan sinkronisasi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) dengan sistem informasi kependudukan. Menurut Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Rudi Budiman, sinkronisasi itu menjadi salah satu fokus BKKBN. Fokus lainnya mengintegrasikan data statistik rutin KKBPK, menjamin ketersedian data program KKBPK dan menjaga kerahasiaan individu.

Sistem informasi yang dibangun BKKBN ini dikemas dengan nama Sistem Informasi Keluarga atau SIGA. SIGA digunakan sebagai peta kerja, intervensi program dan pengukuran kinerja. Penerapan SIGA akan diuji coba di 68 kabupaten. “Masing-masing provinsi dua kabupaten,” ujar Rudi dalam wawancara khusus dengan Jurnal Keluarga, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

SIGA menjadi ‘kendaraan’ yang begitu penting bagi BKKBN khususnya. Pasalnya, data dan informasi keluarga berfungsi sebagai alat monitoring dan dasar perencanaan, pengukuran kinerja dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Rudi mengakui masih ada kendala. Satu di antaranya adalah proses validasi. Seiring dengan kegiatan sinkronisasi data dan informasi, kendala itu akan diminimalisasi. Caranya melalui peningkatan kompetensi dan pendayagunaan SDM pengelola data dan informasi (datin) di setiap tingkatan wilayah dan peningkatan cakupan. Dengan demikian akan terjadi peningkatan kualitas BDKI.

Menurut Rudi, pemutakhiran BDKI adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi, dan mendata keluarga baru yang ada maupun belum ada dalam BDKI. Hal ini dilakukan petugas melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai dan atau observasi keluarga.

“Yang jelas, dengan adanya SIGA, tersedia data akurat lengkap dengan nama dan alamat (by name, by address),” tutur Rudi. Dengan data dan informasi yang lengkap dalam Siga, BKKBN maupun pihak-pihak yang memanfaatkan data SIGA akan dimudahkan dalam melakukan pembinaan maupun intervensi.

 

Uji Coba

Tahun ini, BKKBN menggiatkan workshop ataupun ujicoba entri pada aplikasi SIGA di berbagai daerah. Sistem aplikasi SIGA dikembangkan sebagai aplikasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi statistik rutin (pelayanan kon­trasepsi, pengendalian lapangan) dan aplikasi pendataan keluarga.

“Penerapan aplikasi ini sebagai upaya meningkatkan ketersediaan data dan informasi keluarga yang berkualitas dan tepat waktu,” tambah Rudi.

Workshop digelar dengan tujuan meningkatkan kualitas anggota KKBPK di setiap daerah dalam menyajikan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu. Kegiatan ini sekaligus juga untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIGA dalam pengelolaan data statistik rutin, berupa pelayanan KB dan pengendalian lapangan berdasarkan formulir tahun 2015.

Rudi mengatakan, ke depan, salah satu arah kebijakan dan strategi program KKBPK difokuskan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang memadai. Untuk itu, SIGA harus menghasilkan data dan informasi yang tepat waktu dan tepat ukur. “Jajaran BKKBN dituntut agar data dan informasi program KKBPK harus akurat dan valid, terpercaya, serta dapat dimanfaatkan,” tandas Rudi.

Untuk menghasilkan data akurat, data yang ditampilkan harus benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sebab, kebenaran data dan informasi akan memberikan potret yang sama dengan gambaran wilayah yang dipotret. “Data yang baik haruslah objektif (sesuai dengan keadaan sebenarnya), representatif (mewakili semua kondisi), up to date (kekinian), relevan, dan mempunyai tingkat kesalahan baku (standard error) yang kecil,” jelasnya.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, penge­lolaan data keluarga dapat meng­gunakan aplikasi SIGA. Dan adalah kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota dalam mengumpulkan, mengolah data serta informasi program KKBPK. Landasan hukum penyediaan data dan informasi Program KKBPK didasari UU No 53/2009 pasal 49 dan pasal 50, tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (Siduga).

Juga sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU ini mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, informasi mengenai kependudukan dan keluarga.

Dalam upaya melakukan pengendalian program KKBPK, sejak awal keberadaannya, BKKBN selalu mengedepankan pencatatan dan pelaporan (R/R). Inilah salah satu cara lembaga ini melakukan pemantauan per­kembangan program hingga pun program yang dilakukan organisasi perangkat daerah sektor KKBPK.

Menurut catatan Jurnal Keluarga, BKKBN terus melakukan inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan dan melaksanakan program KKBPK. Sistem informasi R/R perkembangan program KB model formulir terbaru, merupakan pelaporan berbasis IT yang sangat diperlukan oleh BKKBN dan mitra kerja.

Dengan SIGA, pelaporan yang dilakukan bisa lebih berkualitas dan transparan serta akuntabel. Sistem ini akan menggantikan sistem yang saat ini dipakai. Sistem saat ini belum saling terintegrasi.

Di dalam SIGA tercakup data kelahiran, kematian, kesertaan ber-KB, penggunaan alat kontrasepsi, dan data keluarga lainnya. “SIGA sudah digagas pada 2015 dan uji coba dilakukan hingga Oktober. Bila segalanya mulus, pada 2019 akan dituntaskan untuk seluruh Indonesia,” ujar Rudi, seraya me­nambahkan, SIGA akan menjadi acuan pemerintah karena data yang dihasilkan bersifat detail per Kepala Keluarga.

Aplikasi SIGA kelak dapat diakses secara online, offline maupun mobile, sehingga memberikan kemudahan bagi pengelola data dan informasi di seluruh tingkatan wilayah dalam hal pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan.

 

(her/san)

Bagikan:

Kegiatan

Logo Harganas Single
Info Medsos dan Web

Konten Terkait

FOLLOW, LIKE, SHARE