SERANG, BKKBN — Menciptakan generasi unggul dan produktif adalah mutlak dilakukan sebagai langkah keberlanjutan pembangunan. Namun demikian saat ini negara dihadapkan pada masalah stunting. Dampaknya bukan hanya mengancam pertumbuhan fisik saja tapi juga perkembangan otak dan mental.

Untuk mengatasi dampak itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini menjadi payung hukum untuk mewujudkan Generasi Emas di tahun 2045.

Dengan mengupayakan target 14 persen prevalensi stunting di tahun 2024, diharapkan negara mampu membangun SDM berkualitas pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, di mana di periode itu, di 2045, akan diwarnai oleh Generasi Emas bangsa.

Oleh karenanya, koordinasi dan konvergensi program pembangunan antar dinas atau lembaga menjadi faktor penting dalam percepatan tujuan pembangunan. Penguatan data dan informasi menjadi salah satu pilar strategis yang diterapkan dalam program penurunan stunting secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Disadari betul pentingnya kolaborasi dalam penyediaan data yang valid, maka Senin (5/2/2024), Kepala BKKBN Banten, Rusman Efendi, didampingi Tim Rumah Data Kependudukan Dan Pendidikan Kependudukan serta Tim Pelaporan, Statistik dan Pengelolaan TIK melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, di Kota Serang.

Kepala BKKBN Banten, Rusman mengatakan BKKBN memiliki program Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku). Rumah Dataku berfungsi sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/kelurahan.

Substansi Rumah Dataku mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat.

“Dari 1.552 kecamatan yang ada di Provinsi Banten, Rumah Dataku sudah dibentuk di 1.482 kecamatan atau 95,49 persen,” jelas Rusman, seraya menambahkan ada 1.271 Rumah Dataku dengan kategori sederhana, empat lengkap, dan 207 masuk dalam klasifikasi paripurna.

Sekaitan dengan hal tersebut, BKKBN Banten bermaksud melakukan kolaborasi program Rumah Dataku dengan program Desa Cinta Statistik (Cantik), yang merupakan binaan Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

Rusman berharap melalui kolaborasi ini dapat menguatkan optimalisasi penyediaan, penggunaan dan pemanfaatan data statistik. Sehingga intervensi dan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan lebih tepat sasaran, khususnya dalam program percepatan penurunan stunting.

* Satu Data Indonesia

Sependapat dengan Kepala BKKBN Banten, Faizal Anwar, Kelapa BPS Banten, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan data, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Perpres ini sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan terhadap data yang valid dan akuntabel. Juga dalam rangka mendukung pembangunan holistik. Sehingga data mampu menjadi dasar dalam penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Disampaikan Faizal, dalam hal pengelolaan data di tingkat desa, BPS mempunyai program Desa Cantik, yakni program pembinaan statistik sektoral di tingkat desa secara berkesinambungan dan komprehensif. Diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran.

Program Desa Cantik akan dilaksanakan pada tingkat desa dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Di antaranya keberadaan komputer atau internet di kantor desa/kelurahan serta memiliki potensi wisata atau potensi produk unggulan.
“Di Provinsi Banten sudah ada 25 Desa Cantik,” kata Faizal. n

Penulis : Chathiyana FL
Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Selasa, 06 Februari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.