JAKARTA, BKKBN — Menurunkan stunting tak hanya kuratif saja, namun juga harus melalui langkah promotif dan preventif.

Hal ini disampaikan Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), saat membuka acara Kick off Mini Lokakarya Stunting Tahun 2024 secara daring melalui zoom meeting yang juga disiarkan langsung di youtube BKKBNOfficial, Selasa (06/02/2023).

Menurut dokter Hasto, keluarga berisiko stunting (KRS) harus juga diperhatikan sebagai langkah promotif dan preventif dalam mencegah terjadinya stunting baru.

Intervensinya akan lebih efektif dan tepat sasaran bila pelaksanaan mini lokakarya tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting di masing-masing daerah dilakukan secara reguler tiap bulan selama setahun.

“Kepada bapak Camat, marilah kita melakukan mini lokakarya ini sebagai forum untuk berdiskusi membicarakan tentang kondisi masing-masing desa di seluruh kecamatan dengan keluarga-keluarga berisiko stunting. Ini peran kita untuk mencegah lahirnya stunting-stunting baru,” tegasnya.

Ia berkata bahwa pencegahan dimulai dari hulu yaitu calon pengantin (catin). Karena apabila dilakukan dalam lingkup kecamatan, data catin tidak akan terlalu banyak seperti pada lingkup kabupaten/kota dalam sebulan.

“Sehingga ketika kita mengadakan sebulan sekali mini lokakarya mungkin kasus yang dibahas dalam mini lokakarya itu tidak banyak. Karena hampir semua yang nikah kita tentu berharap semua sehat,” ujar dokter Hasto.

Dokter Hasto berharap nantinya hanya ada satu dua atau lebih sedikit yang (diintervensi). “Mungkin mereka terlalu muda atau terlalu tua atau mereka terlalu kurus atau mempunyai masalah-masalah tertentu dalam arti penyakit. Sehingga ketika mereka hamil akan berpotensi melahirkan anak stunting.”

Dokter Hasto menegaskan, para keluarga atau calon keluarga berisiko tinggi stunting perlu dikenali sebulan sekali melalui mini lokakarya kecamatan. Sehingga para camat sudah bisa melakukan pemetaan.

“Jadi, misal di Desa A punya catin yang mau hamil yang ternyata anemia atau ternyata terlalu muda, bisa dipetakan di kecamatan. Dengan IT (Informasi dan Teknologi) yang baik kita bisa melihat langsung di dashboardnya pak camat untuk mengetahui bulan ini berapa yang nikah dan berapa yang berisiko tinggi stunting,” tambahnya.

Begitu pula dengan pemanfaatan data dalam Pendataan Keluarga. “Data keluarga bisa dimanfaatkan untuk mengenali juga siapa-siapa yang tidak mempunyai jamban, rumahnya tidak layak huni tetapi kemudian hamil,” urai dokter Hasto.

Menurut dokter Hasto, keluarga yang hidup di lingkungan yang sangat buruk atau kumuh dan kemudian si istri hamil, maka anak yang dilahirkan berpeluang sering diare atau sakit. “Sering demam dan batuk pilek, ini besar peluang itu (stunting),” jelas dokter Hasto.

Dokter Hasto juga mengajak peserta yang hadir untuk membayangkan kalau rumah yang kumuh juga dihuni oleh pengidap TBC. Kondisi ini bisa menyebabkan anak akan kerap demam dan batuk pilek. Kondisi ini akan mempengaruhi berat badan anak yang tidak naik sesuai usia, dan tinggi badannya juga akan melambat. “Dan (anak) ini akan stunting,” terang dokter Hasto.

* TPPS Kecamatan

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Substansi Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Arifin Effendy Hutagalung SE, MM menjabarkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan.

Peran TPPS kecamatan, menurut Arifin, adalah penyedia data kondisi umum, meliputi sosial budaya, geografis, program/sektor yang sudah berjalan, cakupan layanan sosial dasar, serta kondisi enabling kelurahan.

Berikutnya, mengkoordinasikan kelurahan menyusun daftar usulan program/kegiatan. Lalu, mengkonsolidasikan rumusan kegiatan hasil Musrembang Kelurahan. Selanjutnya, memfasilitasi pelaksanaan Rembug Stunting Kecamatan.

Selain itu, mengkoordinasikan kelurahan/desa di wilayahnya dalam membangun komitmen bersama. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menyiapkan regulasi/kebijakan tentang pelaksanaan aksi konvergensi program/ kegiatan.

Termasuk mengkoordinasikan kelurahan dalam pembinaan kader. Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka penguatan manajemen data program/kegiatan.

Sementara kecamatan berperan untuk berkoordinasi dengan OPD terkait (terutama Dinas Kesehatan) untuk memastikan peningkatan kapasitas SDM untuk pengukuran antropometri. Selain juga mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi performa program/ kegiatan di tingkat kelurahan.

* Implementasi Perpres

Direktur Sosial Budaya dan Lingkungan Pedesaan, Kementerian Desa dan PDT, Teguh Hadi Sulistyono S.Ip, M.Si, yang juga menjadi narasumber menjabarkan tentang kementeriannya yang telah mendorong pemerintah desa untuk mengimplementasikan mandat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Implementasi Perpres tersebut dengan membentuk kriteria pemerintah desa dan desa yang berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.

Manfaat Pemerintah Desa Berkinerja Baik maupun Desa Berkinerja Baik adalah menjadi salah satu kriteria untuk penilaian kabupaten berkinerja baik. Dan juga menjadi salah satu kriteria untuk pemberian dana insentif tambahan alokasi Dana Desa di tahun 2024 dan Desa Terbaik dalam percepatan penurunan stunting.

Kriteria pemerintah desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting di desa (berdasarkan Perpres 72 tahun 2021) harus berorientasi pada output: pemanfaatan dana desa untuk percepatan penurunan stunting dan Angka Konvergensi Desa 60% atau lebih.

Capaian secara nasional tahun 2022 – 2023 menunjukkan Pemerintah Desa Berkinerja Baik dalam percepatan penurunan stunting tercatat 43.205 desa (versi Perpres 72 tahun 2021 dan dipantau oleh Kantor Staf Presiden).

Sedangkan kriteria Desa Berkinerja Baik dalam percepatan penurunan stunting di desa harus berorientasi mulai dari proses sampai dengan output: rembug stunting, rapat evaluasi (minimal dua kali setahun), pemanfaatan Dana Desa untuk
percepatan penurunan stunting dan peningkatan Angka Konvergensi Desa.

Capaian secara nasional pada tahun 2023 tercatat sebanyak 26.369 desa yang telah berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting. “Ini versi INEY yang akan diverifikasi buktinya oleh BPKP langsung ke lapangan,” ucap Teguh.

Peserta Kick off Mini Lokakarya Stunting 2024 dihadiri secara daring oleh para Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dari Seluruh Indonesia, Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari para bidan, PKB, TP PKK.

Juga hadir sebagai narasumber Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Direktorat Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan RI, Yuni Zahra, SKM, M.KM; dan Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Dr. H. Agus Suryo Suripto, S.Ag, MH. n

Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Selasa, 6 Februari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.