JAKARTA, BKKBN – Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak upaya penanganan stunting. Mereka menjadi yang terdepan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan hingga keluarga. Sehingga mengetahui dengan jelas denyut persoalan yang terjadi.

TPK beranggotakan tiga personil, terdiri dari kader KB, PKK, dan bidan/tenaga kesehatan. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman mereka, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga, secara daring.

Pelatihan diikuti 400 orang dari seluruh Indonesia, dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), Dr. Drs. Lalu Makhripudin, M.Si.l, Senin (05/02/2023).

“Saat ini sudah ada sekitar 600 ribu anggota TPK dan mereka harus dilatih sehingga meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman mereka terkait penanganan stunting. Kami berharap setelah pelatihan TOT ini, segera dilakukan pelatihan di kabupaten dan kota dan dilakukan orientasi bagi Tim Pendamping Keluarga dalam waktu dekat,” ujar Lalu.

Pelatihan ini diadakan untuk mempersiapkan tim fasilitator yang kompeten memfasilitasi Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di setiap provinsi di seluruh Indonesia.

TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

“Kita semua memiliki harapan yang banyak pada Tim Pendamping Keluarga untuk dapat mencapai target penurunan stunting. Maka, menjadi penting bagi BKKBN untuk membekali TPK dengan memberikan penguatan serta peningkatan kapasitas,” urainya.

Menandai upaya itu, awal tahun ini Pusdiklat KKB memulai dengan menyelenggarakan Training of Trainer Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga.

Pusdiklat KKB bekerjasama dengan komponen terkait juga telah menyiapkan modul terbaru, yang disusun berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi di lapangan.

“Modul tersebut telah disusun dengan lebih praktis, tidak teoritis, praktis dan sederhana sehingga makin mudah dipahami,” tambah Lalu.

Training of Trainer kali ini diikuti Pejabat Fungsional Widyaiswara Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi; Pejabat Fungsional Tertentu di Perwakilan BKKBN Provinsi yang menjadi Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting.

TOT juga diikuti Pejabat Fungsional tertentu yang menangani POKJA Data dan Informasi (Datin), serta Perwakilan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) tingkat provinsi/PKB Champions dan Satuan Tugas Stunting Tingkat Provinsi.

TOT berlangsung dari 5 – 7 Februari 2024, diselenggarakan dalam sembilan angkatan secara daring. Dilaksanakan di Pusdiklat KKB dan delapan UPT Balai Diklat KKB, yakni Ambarawa, Banyumas, Bogor, Cirebon, Garut, Jember, Malang dan Pati.

“Saya berharap nantinya melalui pelatihan ini bisa menghasilkan tim fasilitator yang kompeten, sehingga bisa memfasilitasi Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah kerja masing-masing,” tutup Lalu. n

Penulis: Tri Setyo Rachmanto
Editor: Santjojo Rahardjo

Hari, Tanggal Rilis: Senin, 5 Februari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.