KENDARI, BKKBN — Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asmar, bersama jajaran Bidang Akses Kualitas Layanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, selama dua hari melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Monitoring Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Konawe Selatan.
Kegiatan yang dimulai dari 1 hingga 2 Februari 2024 tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Konawe Selatan pada hari pertama Kamis (01/02/24), dan dilaksanakan di Balai Penyuluh KB Kecamatan Ranomeeto pada hari kedua Jumat (02/02/24).
Hari pertama ditandai dengan kegiatan koordinasi dan diskusi dengan jajaran Dinas PP dan KB Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kegiatan ini dibangun beberapa kesepakatan, khususnya dalam upaya peningkatan kuantitas peserta KB yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kabupaten yang saat ini masih dinahkodai oleh Bupati Surunuddin Dangga ini merupakan kabupaten penyumbang peserta KB implan terbanyak di Sulawesi Tenggara.
Peserta implan di kabupaten ini didominasi Pasangan Usia Subur (PUS) atau para istri yang berasal dari warga transmigrasi dari daerah atau suku Jawa.
Adapun kegiatan pada hari kedua berlangsung di Kecamatan Ranomeeto lebih berorientasi pada pembinaan khususnya pembinaan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang merupakan motor penggerak upaya percepatan penurunan stunting terdepan di lapangan.
Para TPK yang setiap desa/kelurahan terdiri dari tiga orang dari unsur PKK, Bidan Desa dan Penyuluh KB atau Pembantu Penyuluh KB Desa (PPKBD), ini merupakan sukarelawan yang diberi amanah mendampingi keluarga berisiko stunting, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga pemilik bayi di bawah dua tahun (baduta).
“Merekalah yang memantau setiap keluarga yang ada di wilayah desa binaannya,” ujar Asmar.
Meskipun tugas utama para pendamping keluarga tersebut adalah mencegah munculnya kasus-kasus stunting baru, namun menurut salah satu peserta, kegiatan pokok BKKBN, terutama pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), tetap menjadi perhatian anggota TPK di lapangan.
“Ini karena pelayanan KB dan kespro juga menjadi salah satu upaya pencegahan stunting,” ujar dr. Fitriani Abu Kasim selaku Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB dan Kespro BKKBN, yang ikut dalam rombongan Kepala Perwakilan BKKBN Sultra.*
Penulis: Mustakim
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Sabtu, 3 Februari 2024
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.