BENGKULU, BKKBN — Pemerintah Provinsi Bengkulu awal Juni 2024 melaunching atau meresmikan kick off gerakan nasional intervensi serentak pencegahan stunting. Bengkulu merupakan satu satunya provinsi yang mencanangkan aksi intervensi serentak untuk seluruh daerah kabupaten dan kota yang akan berlangsung pada Juni tahun ini.

Gerakan itu sebagai upaya mengatasi stunting melalui pencegahan sejak dini kepada kelompok berisiko stunting seperti remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan balita,” kata Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah, melalui Asisten II Setdaprov RA. Denny ,SH, MM dalam sambutannya pada Kick Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di Bengkulu, Senin (3/6/2024).

“Pencegahan stunting harus dilakukan secara masif oleh semua pihak dan tepat sasaran kepada keluarga berisiko sehingga kerja di lapangan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM),” ujar Gubernur.

Ia mengatakan, intervensi terhadap kelompok risiko stunting agar dapat dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat sesuai peran masing-masing.

“Tidak dapat dilakukan hanya beberapa institusi. Ini harus dilakukan secara bersama-sama dan tepat sasaran. Libatkan pemerintahan desa dalam mengintervensi stunting. Selain Pemdes memiliki ruang yang cukup dalam pendekatan kepada masyarakat, juga desa memiliki Dana Desa untuk mengintervensi secara nyata dan harus tepat sasaran,” ujarnya berulang.

Sejumlah Ketua  Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten dan kota di Bengkulu hadir pada Kick Off Gerakan Nasional Intervensi Stunting 2024 yang diperkuat sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu yang juga menghadiri acara tersebut.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari, SH, MH dalam sambutannya mengatakan, “Melihat kenaikan angka stunting pada 2023, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk pencapaian target sebesar 12,55 persen pada 2024.”

Ia menilai,  perlu aksi bersama dalam pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lembaga masyarakat dan praktisi. “Contohnya kegiatan intervensi serentak secara nasional baik provinsi maupun kabupaten/kota yang diselenggarakan pada hari ini. Menjadi aksi nyata terhadap pencegahan stunting,” kata Zamhari.

Saat melakukan intervensi serentak pada Juni tahun ini, BKKBN Provinsi Bengkulu akan mengerahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK)  sebanyak 5601 orang. Termasuk  Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) sebanyak 321 orang, Satgas Stunting Provinsi sebanyak empat orang. Juga  technical assistant Satgas Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota sebanyak 10 orang.

Mereka dikerahkan untuk memaksimalkan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, dan balita.

Dikatakan Zamhari, guna akselerasi percepatan penurunan angka stunting tahun 2024, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian penting dan fokus. Fokus kepada sasaran yang super prioritas yaitu ibu hamil dan bayi sampai usia dua tahun. Fokus pada wilayah garapan terutama yang kondisi keluarga risiko stuntingnya banyak atau  prevalensi stuntingnya tinggi.

Disamping itu, akan ada pengawalan hasil penimbangan serentak oleh TPPS di berbagai level dan TPK, optimalisasi kolaborasi percepatan penurunan stunting di seluruh lintas OPD baik di provinsi atau kabupaten/kota, dan pemberian bantuan termasuk pangan tepat sasaran kepada keluarga berisiko stunting.

Dalam kegiatan serentak ini juga akan dilakukan optimalisasi penggunaan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal dan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) khusus stunting.

“Selanjutnya dilakukan  intervensi perubahan perilaku yang terus digalakkan secara terstruktur, sistematik dan masif di masyarakat,” ujar Zamhari.

 

  • Partisipasi Masyarakat

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Moch. Redhwan Arif, S.Sos, MPH mengatakan, intervensi secara serentak ini sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting yang bertujuan agar menurunnya jumlah balita stunting baru.

Gerakan serentak ini untuk mempertegas implementasi dari 10 aksi RAN Pasti yang di antaranya intervensi dengan memastikan telah dilakukan pendataan seluruh catin, bumil dan balita. Selain itu,  memastikan dilakukannya edukasi terhadap balita, ibu hamil dan calon pengantin dengan mengukur lingkar lengan dan dilakukan skrining.

Ia mengharapkan dengan aksi serentak ini  semua balita bermasalah gizi dan bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta catin yang memiliki masalah kesehatan dapat tertangani. Hal tersebut tentunya dengan memastikan alat antropometri terstandar dan tersedia di posyandu serta mendukung penuh pelaksanaan 10 kegiatan pasti intervensi serentak pencegahan stunting.

Selain itu, TPPS Provinsi Bengkulu juga akan melaksanakan kegiatan lintas sektor dengan menggandeng unsur pentahelix dalam pencegahan stunting dengan menekankan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.*

Penulis : Idris Chalik
Editor: Rofadhila Azda, S.Ikom, MA/Santjojo Rahardjo

 

Rilis      : Senin, 3 Juni 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.