MINAHASA SELATAN, BKKBN — Pengendalian Penduduk merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan. Untuk itu, BKKBN telah mengembangkan Sistem Pengendalian Penduduk yang diberi nama Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu).

Aplikasi Siperindu adalah suatu usaha untuk memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul baik segera ataupun yang akan datang, akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian penduduk yang dilaksanakan masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan.

Aplikasi Siperindu menjadi alat bantu bagi berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat terkait situasi kependudukan dan informasi terkini tentang kependudukan.

Berkaitan dengan itu, pada Selasa (23/1/2024), Ir. Diano Tino Tandaju,M.Erg selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Kerja Pengendalian Penduduk melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Selatan. Bertujuan, melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan Penggunaan Aplikasi Siperindu.

Perolehan data terkait aspek peringatan dalam Siperindu diperoleh berdasarkan input admin dan koordinasi dari supervisor, salah satunya dari OPD Pengendalian Penduduk kabupaten/kota di website Siperindu online. Mencakup Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) lima pilar, nasional target RPJMN, status kerentanan, dan rekomendasi kajian daerah.

Sebagaimana diketahui, BKKBN adalah lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).*

Penulis: Vin Mamarodia
Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Rabu, 24 Januari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.