SEMARANG, BKKBN — Agenda awal di tahun 2024 yang dilakukan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah beranjangsana ke Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan pada Selasa (23/01).

Kunjungan ini dilakukan salah satunya untuk mengapresiasi capaian angka unmet need di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil pemutakhiran data PK 2023, capaian itu sebesar 5,3%. Angka persentase ini jauh di bawah angka persentase unmet need nasional tahun 2023 yang berada pada kisaran 11,5%.

Eka Sulistia Ediningsih, Kepala BKKBN Jateng, dalam kesempatan ini mengungkapkan rasa optimisnya. “Saya sangat optimis angka stunting di Kabupaten Pemalang bisa turun sesuai target nasional, mengingat capaian angka unmet need yang sungguh menggembirakan ini.”

Selain rendahnya angka unmet need, angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Pemalang juga tinggi, yaitu 141,9%, melampaui target yang ditetapkan.

KB Pasca Persalinan yang selanjutnya disingkat KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari. Tujuannya mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. KBPP ini beririsan erat dengan capaian unmet need, stunting dan MKJP.

“Dokter Hasto berpesan, salah satu faktor tolak ukur penurunan stunting adalah tingginya persentase kepesertaan KBPP dan elsimil. Jika elsimil untuk mengetahui kesiapan menikah calon pengantin, KBPP bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan. Keduanya merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya stunting, ungkap Mak Eka, sapaan akrabnya.

Berdasarkan laporan pelayanan KBPP yang dilaporkan melalui SIGA, capaian KBPP di Kabupaten Pemalang “baru” 22,91 %. Capaian ini kurang menggembirakan, mengingat capaian KBPP secara nasional 33,03%. Sedangkan capaian elsimil baru mencapai 60%.

Drs. Mu’minun, MM, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, mengungkapkan kendala yang menyebabkan capaian KBPP di Kabupaten Pemalang tergolong rendah.

“Jadi, kenapa capaian KBPP belum bisa mencapai target, salah satunya karena tidak semua fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani KBPP melakukan pencatatan,” jelas Mu’minun.

Di Pemalang ada 58 faskes. “Ke depan menjadi PR kami untuk melakukan pendekatan agar faskes lebih tertib untuk mencatat pelayanan KBPP.”

“Untuk kasus elsimil, kami mendapatkan aduan bahwa untuk melakukan input capaian elsimil ini terkendala. Server sering tidak terkoneksi dengan baik. Selain itu anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang kebanyakan sudah berumur, juga menjadi masalah tersendiri”, tambah Mu’minun.

Capaian rendah tersebut, diharapkan dapat dijadikan atensi bersama. Khusus KBPP tenaga kesehatan dan promotor mempunyai peran besar untuk meningkatkan motivasi PUS mengikuti program KB.

Apalagi komitmen yang tidak main-main untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Bahkan Kabupaten Pemalang mempunyai jargon “MAWAR ITENG”, mak waras bayi kentheng, yang berarti ibu sehat bayi juga sehat.

Diperlukan upaya untuk peningkatan promosi dan konseling KBPP secara komprehensif, untuk memperkuat peran dan dukungan dari pengelola program KB dan faskes dalam meningkatkan cakupan pelayanan KBPP.

“KBPP sudah terbukti bisa menurunkan angka kematian ibu, mencegah stunting, menjarangkan kehamilan,” tegas Mak Eka.

Untuk kendala pengisian elsimil, Mak Eka mengatakan dalam waktu dekat akan diadakan pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga.

Pelayanan KBPP, elsimil, sinergitas dan praktik baik dari semua pihak, baik masyarakat maupun pihak swasta, diharapkan dapat menurunkan angka stunting dengan cepat dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. n

Penulis: Rahmitasari
Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Selasa, 23 Januari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.