SIGI, BKKBN — Wakil Bupati Sigi, Yansen Pongi, SE, M.Si, mengatakan pembangunan kependudukan harus dirumuskan untuk mewujudkan sinergi dan harmonisasi antara pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Sigi saat menerima pimpinan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Ahli Kependudukan dari Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulteng, di ruang kerja Wakil Bupati, Selasa (16/1/2024).

Kunjungan mereka dalam rangka melakukan Advokasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar kepada Wakil Bupati Sigi.

Kehadiran mereka disambut hangat Wakil Bupati yang memastikan akan melakukan penyusunan GDPK melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2024.

“Kalau lewat APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) akan kesulitan karena sudah selesai penyusunan anggaran. Jadi, kalau ini mau dilakukan pakai APBD, ya saya pastikan di bulan Oktober,” ujarnya.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Sulteng, Muh. Rosni, SE, M.Si, menuturkan GDPK penting dimiliki setiap daerah karena menyangkut pembangunan berkelanjutan di segala bidang.

Berpegang pada GDPK, jelas Rosni, pembangunan yang dilakukan pemerintah bakal menciptakan kondisi ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apalagi hal tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014.

Untuk memulainya, pemerintah daerah dapat melakukan langkah awal dengan membentuk Tim penyusun GDPK sembari menunggu ketersediaan anggaran jika memang belum masuk dalam rencana anggaran belanja daerah.

“Paling tidak mengawali, sambil menunggu anggaran boleh dibuatkan saja dulu tim penyusunnya, dibuatkan SK (Surat Keputusan), sehingga dalam pelaporannya bisa dilaporkan sedang dalam proses,” terangnya.

Tim Ahli Kependudukan dari KKI Sulteng juga siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan GDPK 5 pilar yang mengintegrasikan kebijakan sasaran dan program kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami ditugaskan untuk mendampingi semua kabupaten untuk penyusunan GDPK. Nanti dalam prosesnya, kalau memang tidak bisa bertemu langsung, lewat webinar juga boleh”, tutur Prof. H. Chairil Anwar, SE, MA, Ph.D dari KKI. n

Penulis: Budiman Jaya
Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Kamis, 18 Januari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.