GORONTALO, BKKBN — Mengawali kinerja di tahun 2024, Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan pembahasan penanganan penurunan stunting tahun 2024.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Fima Agustina mengungkapkan pihaknya pada Kamis (18/1/2024) membahas bagaimana strategi penurunan stunting di Provinsi Gorontalo tahun ini.

Dalam kaitan ini pihaknya menyoroti beberapa hal, di antaranya kolaborasi stakeholder seperti dengan BKKBN dan OPD KB.

“Tentu petugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) diperlukan, dalam hal ini dari pihak BKKBN untuk berpartisipasi dalam penanganan stunting. Support dari mereka harus ada,” ucapnya.

Kata Fima, nantinya dalam penanganan stunting ini akan dilakukan bersama-sama stakeholder yang ada di Gorontalo. Dan ini perlu didiskusikan dengan baik.

“Terkait TPK harus ada di setiap desa agar penanganan stunting bisa maksimal,” tandasnya.

Masih di tempat yang sama, di Kota Gorontalo, Ketua Tim Kerja Pencegahan Stunting BKKBN Gorontalo, Ni Nengah Wati, SKM, M.Si mengungkapkan kader KB dan PKK serta bidan yang bertugas sebagai TPK bertugas dalam berbagai hal.

Disebutkan, tugas TPK antara lain pendampingan, pelayanan medis dan rujukan serta berbagai hal untuk memastikan pelayanan terkait stunting berjalan dengan baik. “Dan ini (tugas TPK) harus diinvestasikan untuk penanganan stunting ke depan,” tegasnya.

Dia menambahkan tentang potensi Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) dalam penanganan stunting dan audit kasus stunting yang perlu dilakukan pemerintah.

Koordinator Satgas Stunting Provinsi Gorontalo, Dr. Rono Adam menyampaikan pendapat terkait integrasi yang harus dilakukan beberapa pihak, termasuk BKKBN dan Dinas Kesehatan.

“Dinas Kesehatan dan BKKBN harus kolaborasi dengan menggunakan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang ada di setiap Kabupaten Kota,” ucap dia.

“Kita buat namanya Bele Mo Sehati (Rumah Sehat) dan ini ditingkatkan di masing-masing kabupaten dan kota,” tutupnya.

Kegiatan pembahasan penanganan stunting yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo, Anang Otoluwa; Asisten 1 Pemprov. Gorontalo, Handoyo S; Kepala Bappeda Gorontalo, Budiyanto Sidiki. Hadir pula jajaran Perwakilan BKKBN Gorontalo. n

Penulis: Stevany
Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis : Kamis, 18 Januari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.