KUPANG, BKKBN – Hasil pemantauan capaian penyerapan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT belum optimal karena masih banyak yang belum paham terkait pemanfaatan dana tersebut.

“Maka, kami mohon bantuan bapak (Sekda NTT) melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) untuk boleh mengkomunikasikan terkait pengoptimalan atau pemanfaatan dana BOKB dengan lebih maksimal.”

Demikian disampaikan dr. Elsa Pongtuluran, M.Kes selaku Kepala Perwakilan BKKBN NTT didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN NTT pada saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas Damianus Lana, SH. M.Si, bertempat di ruang kerja Sekda, Selasa (16/01).

Untuk diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi NTT tahun 2023 sebesar Rp36 milyar, berupa DAK Fisik dengan realisasi sekitar 80%. Sedangkan DAK Non Fisik (BOKB) Provinsi NTT mencapai Rp137 milyar dengan serapan, berdasarkan laporan sementara, sekitar 66%.

Dana BOKB dapat digunakan untuk operasional kader, penyuluhan dan KIE tentang stunting, Audit Kasus Stunting, Minilok atau Rembuk stunting, maupun kegiatan yang mendukung program percepatan penurunan stunting.

“Bisa dikatakan bahwa dana tersebut mempengaruhi capaian penurunan stunting dalam aspek sensitif antara lain KIE dan pendampingan terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan lain sebagainya. Sementara kegiatan rembuk stunting tidak berjalan dengan maksimal, padahal merupakan salah satu indikator kinerja daerah,” ungkap Elsa.

Menanggapi dokter Elsa, Sekda NTT menyampaikan bahwa konsep utama pembangunan di NTT adalah peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTT.

“Saya ingin konfirmasi terkait jadwal dan juga anggaran dengan para pemangku kebijakan untuk stunting, apakah ada atau tidak. Kalau ada Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi, bisa kita pakai untuk membahas terkait masalah-masalah tersebut di atas,” tambah Kosmas.

Peran TPPS

Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka pembahasan tentang peran TPPS di Provinsi NTT yang belum berjalan optimal. Hingga saat ini yang masih sulit dilakukan adalah pertemuan TPPS. Sehingga amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 untuk bekerja secara kolaboratif dan konvergensi belum bisa dilaksanakan.

Bisa dikatakan masing-masing sektor berjalan sendiri. Sehingga kebersamaan atau ‘kerja keroyokan’ sesuai indikator kerja pada Perpres No. 72 untuk penurunan stunting belum dilakukan secara optimal. Dampaknya, kerja masing-masing sektor belum bisa dievaluasi secara menyeluruh.

“Oleh karena itu, salah satu maksud kedatangan kami adalah kiranya Bapak Sekda sebagai Ketua TPPS bisa mengaktifkan kembali peran TPPS dari semua sektor secara kolaboratif.”

Hal ini disampaikan langsung oleh Benyamin Benu, selaku Manajer Program dan kegiatan Satgas Provinsi NTT, dalam audiensi tersebut.

Selanjutnya, Benyamin Benu menyampaikan bahwa terkait pelaporan TPPS semester II yang harus dilaporkan kepada Bina Bangda Kemendagri, ternyata sampai saat ini ada beberapa sektor yang belum melaporkan terkait kinerja percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT.

Juga terkait dana BOKB yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting. Ppada kenyataanya realisasinya masih sangat rendah.

“Kami mohon kepada bapak selaku Ketua TPPS dan juga Sekda Provinsi NTT untuk boleh mengingatkan Kepala Dinas KB se- Provinsi NTT terkait optimalisasi penggunaan dana BOKB yang masih minim,” ujar Benyamin Benu.

Menanggapi apa yang disampaikan, Sekda NTT mengatakan, “Saya menyarankan untuk diadakan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), dilaksanakan secara rayon atau wilayah, sehingga ketika kita berbicara teknis pencegahan dan penurunan stunting, maka akan lebih mudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi.”

“Satu hal yang ingin saya katakan juga terkait stunting, kita sebagai pemerintah juga harus koreksi diri terkait cara kerja kita sehingga nantinya kita bisa bekerja lebih baik lagi. Ini karena stunting merupakan prioritas. Maka, saya akan benar-benar fokus untuk menyelesaikan hal-hal tersebut di atas,” ungkap Kosmas. n

Penulis : Alfonzha
Editor: Santjojo Rahardjo

Hari, Tanggal Rilis: Rabu, 17 Januari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.