MANADO, BKKBN — Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara, Lady D. Ante, S.Pd, MAP, dan seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Sulut berjumlah 13 orang melakukan penandatanganan pakta integritas di hadapan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Rabu (17/1/2024), di kantor Perwakilan BKKBN Sulut, Manado.

Dalam sambutannya, Tandaju menegaskan, penandatanganan pakta integritas bukan hanya sebagai acara simbolis saja, namun menjadi salah satu pegangan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Pakta integritas merupakan suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, ketersediaan dokumen pakta integritas menjadi penting.

Hal ini sebagai bentuk komitmen tertulis dalam upaya menjalankan fungsi integritas dan akuntabilitas kinerja setiap pegawai, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya malfungsi tugas dan peran pegawai, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Adapun tujuan pelaksanaan pakta integritas adalah memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Selain itu, mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan Pancasila. n

Penulis: Vin Mamarodia
Editor: Santjojo Rahardjo

Hari, Tanggal Rilis: Rabu, 17 Januari 2024

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.