JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif tahun 2023 dari Komisi Informasi (KI) Pusat. 

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Ini adalah untuk kedua kalinya yang diterima BKKBN. Pada 2022 BKKBN juga meraih penghargaan serupa dari 369 institusi yang dinilai oleh KI Pusat.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi pada kontribusi BKKBN dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Indonesia. Hal ini menjadi bukti nyata dari komitmen badan publik dalam menerapkan akses informasi yang lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam penyerahan penghargaan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Selasa.(19/12/2023).

Menurut Wakil Presiden, kategori Badan Publik Informatif merupakan kualifikasi tertinggi yang diberikan Komisi Informasi Pusat.

Dari 369 badan.publik yang dinilai, sebanyak 43 badan publik menuju informatif, 13 cukup informatif, 27 kurang informatif, dan 147 tidak informatif. 

Wapres menyebut, dengan 139 badan publik informatif, artinya telah terlampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 90 badan publik informatif.

Ma’ruf Amin juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadikan program-program reformasi birokrasi berhasil.

“Dalam lima tahun terakhir, kita telah mengalami peningkatan signifikan dalam upaya membangun sistem keterbukaan informasi publik di Indonesia,” ujar Wapres.

“Peningkatan jumlah lembaga yang informatif dari 15 menjadi 139, serta penurunan jumlah lembaga yang tidak informatif dari 303 menjadi 147, adalah pencapaian luar biasa yang patut kita syukuri,” kata dia.

Lebih lanjut Wapres mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan dasar yang kuat dalam memelihara kualitas demokrasi serta pemerintahan yang jujur dan terbuka. 

Wapres berharap semua pihak dapat terus bekerja sama demi mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

“Penganugerahan ini, diharapkan akan ada dorongan yang lebih besar bagi badan publik untuk meningkatkan upaya mereka dalam menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi publik yang penting bagi masyarakat dan adanya peningkatan kerjasama di masa mendatang,” ujar Wapres.

Monitoring dan Evaluasi tahun 2023 oleh KI Pusat terhadap 369 badan publik di seluruh Indonesia untuk memastikan keterbukaan informasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.

Penganugerahan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, dan Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Dr. Donny Yoesgiantoro, serta para pimpinan tinggi Kementerian/Lembaga penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik.

“Penghargaan ini adalah pencapaian yang membanggakan dan berharga bagi BKKBN,” kata Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev yang mewakili Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden di Jakarta. n

Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Selasa, 19 Desember 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.