JAKARTA, BKKBN—Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P hadir dan membuka Gebyar Bina Keluarga Balita untuk 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Dalam arahannya Muhadjir menekankan pentingnya membangun manusia Indonesia berkelanjutan guna memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi Indonesia Emas 2045.

“Ini harus menjadi perspektif baru BKKBN untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Saya mohon Pak Kepala BKKBN bisa membuat platform itu. Jangan-jangan kita ini berpikiran bahwa setelah stunting selesai, (semuanya) beres. Ini yang harus jadi pembangunan manusia Indonesia berkelanjutan, itu harus betul-betul dipastikan,” kata Muhadjir yang didampingi Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K).

Dalam acara yang digelar di Gedung Auditorium Kantor BKKBN di Jakarta Timur itu juga dihadiri Ketua Umum Persit Katika Chandra Kirana Ny. Uli Maruli Simanjuntak, Bupati Tabanan (Bali) Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE., MM, Bupati Solok (Sumatera Barat) H. Epyardi Asda, M.Mar dan sejumlah pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga.

Karena itu selanjutnya Muhadjir menekankan, pemenuhan gizi itu tidak hanya selesai di Baduta (Bayi di bawa dua tahun), tapi mau sampai Balita, nanti kemudian remaja, sampai menjadi manusia produktif, itu harus dijamin pemenuhan gizi.

“Sekarang ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia itu 72,3. Tetapi dari skor sebenarnya kita sudah lumayan bagus yaitu 72,3. Itu artinya apa? Artinya termasuk negara yang IPM tinggi. Jadi kan ada rendah sedang tinggi dan yang terakhir itu sangat tinggi. Untuk sangat tinggi itu skornya harus 80, di atas 80 itu baru sangat tinggi, di dunia ini tidak sampai 20 negara yang sudah mencapai sangat tinggi. Nah Indonesia untuk bisa mencapai sangat tinggi itu berarti masih butuh sekitar 8 poin. Tapi luar biasa saya berkunjung ke beberapa daerah itu sudah banyak yang mendekati sangat tinggi,” jelas Muhadjir.

“Jadi kalau kita ingin Indonesia ini nanti generasinya itu lebih sehat, lebih cerdas, lebih kuat, dan berbudi mulia, tinggi badan itu harus semakin tinggi. Selama kita nggak tinggi-tinggi, sepak bolanya ya kalah terus. Jadi ukurannya sebetulnya gampang. Kita akan maju tidaknya di Indonesia itu nanti sepak bolanya bisa lolos di Olimpiade atau nggak Kalau belum, belum maju menurut saya,” ujar Muhadjir.

Guna menuju Indonesia Emas 2045, Muhadjir mengatakan masih butuh waktu 22 tahun lagi. “Ibu-ibu bisa menghitung, bayi yang lahir sekarang berarti tahun 2045 umurnya 22 tahun. Yang sekarang umur yang 10 tahun berarti nanti 32 tahun. Mereka harus disiapkan apa, sehingga nanti tahun 2045 mereka akan menjadi apa? Atau menjadi presiden, atau menjadi menteri, atau menjadi kepala BKKBN, atau menjadi deputi, atau menjadi bupati wali kota, atau yang paling bahaya itu kalau ternyata kita tidak bisa menjadikan apa-apa,” ujar dia.

Kekhawatiran terhadap generasi yang akan mengisi Indonesia Emas 2045 itu menurut Muhadjir, karena banyak contoh negara-negara yang sudah memanen Bonus Demografi tetapi tidak membuat negaranya menjadi maju. 

“Itu yang sebut dengan middle income trap. Seperti misalnya Afrika, beberapa negara Afrika, kemudian beberapa negara Amerika Selatan, itu banyak yang dulu sudah panen bonus demografi tapi tidak bisa memanen karena tidak bisa memanfaatkan momentum itu. Dan ini tulang punggungnya adalah BKKBN. Dan seluruh stakeholder yang terlibat, mulai dari ibu-ibu TNI polri sampai bupati wali kota gubernur, kemudian masyarakat itu harus betul-betul bertanggungjawab,” kata Muhadjir.

Senada dengan hal itu, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menyebutkan perlu kehati-hatian dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia.

“Jadi 2035 terjadi aging population, pada tahun tersebut banyak orang tua yang pendidikannya rendah, ekonominya juga rendah. Nah, inilah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Mungkin Pak Bupati Solok akan merasakan ini, kalau Pak Bupati Tabanan tidak. Nah, itu karena beliau sudah lepas dari middle income trap. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati bersama dalam menyarankan untuk menyiapkan sumber daya manusia,” kata dr. Hasto.

“Saya titip kepada orang tua hebat ini untuk betul-betul mendampingi keluarga di sekitarnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, stunting baru membangun raganya, tetapi jiwanya belum. Karena apa gunanya kita gagah tinggi, tapi senyum sendiri ngomong sendiri? Apa gunanya kita tidak stunting, gagah tinggi besar, tetapi mental disorder error. Kalau ada dia pasti kacau, hati-hati, hari ini angkanya 9,8 persen,” ujar dr. Hasto.

Penghargaan

Sementara itu Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE., MM menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang diberikan oleh BKKBN dan berkomitmen untuk memberikan perhatian secara serius terhadap kesehatan anak-anak. 

“Saya dan ibu ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan sebagai Duta Orang Tua Hebat Tingkat Nasional. Dalam forum Gebyar BKB untuk 1000 HPK tahun 2023 ini, penghargaan ini kami nilai di samping sebagai sebuah pengakuan, pada dasarnya juga merupakan motivasi yang diberikan oleh BKKBN Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka memastikan tingkat kesehatan anak-anak di Kabupaten Tabanan terjaga dengan baik,” kata Komang.

Terkait dengan hal tersebut, Komang mengatakan Kabupaten Tabanan telah berkomitmen untuk memberikan perhatian secara serius terhadap kesehatan anak-anak yang ada di Kabupaten Tabanan. 

“Komitmen ini kami teguhkan karena seperti yang kita ketahui bahwa prevalensi stunting di Indonesia saat ini sebesar 21,6 persen. Sementara target yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden Republik Indonesia adalah sebesar 14 persen. Kalau saya tak salah, sambutan Pak Presiden sering menyampaikan demikian tahun 2024 bagaimana negara kita ini mencapai tingkat stunting sampai 14 persen pada tahun 2024, tahun depan. Hari ini Bali dan Tabanan status stuntingnya hanya 8,2 persen. Jadi sangat melebihi target apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kami tidak puas, tidak cukup, hanya 8,2 persen. Apalagi di Bali, malu lah kita sebagai masyarakat Bali kalau sampai ada stunting, malu. Maka dari itu tekad kami bersama-sama Pak Gubernur, para bupati dan wali kota sepakat,” ucap Bupati Tabanan

Hal senada disampaikan Bupati Solok H. Epyardi Asda, M.Mar. “Alhamdulillah, akhirnya Solok bisa menurunkan stunting dari 40,1 menjadi 24,1. Tetapi kami yakin, sesungguhnya, by name, by address, saat ini Solok di bawah 20 persen tingkat stuntingnya. Dan kami yakin, 2024 kami akan capai di bawah 15 persen, di bawah standar nasional. Inilah target kami untuk Kabupaten Solok. Karena semua kemampuan, semua kekuatan, akan kami kerahkan bagaimana Solok dengan prinsip kami waktu kami maju dari Pilkada. Maju untuk keikhlasan, maju ingin membantu masyarakat, ikhlas dalam berjuang, menjadikan Solok yang terbaik di Sumatera Barat,” ujar Epyardi.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Kantor BKKBN, Jakarta Timur dan ditayangkan secara live streaming di Youtube Channel @BKKBN Official. Pada rangkaian kesempatan ini diselenggarakan juga penyerahan Apresiasi dan Penghargaan untuk tahun 2023 diantaranya: Mitra Kelas TPK Hebat; Pemenang Lomba Media Inovatif TPK Hebat, Komitmen dan Kerja Keras dalam Pelaksanaan Optimalisasi Layanan BKB Holistik Integratif Unggulan; Dedikasi dan Komitmen dalam Mewujudkan Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 HPK; Capaian Gerakan “Ayo Ikut ke BKB/Posyandu”; Pemenang Lomba Poster Pelaksanaan Audit Kasus Stunting; Kabupaten/Kota Terbaik dalam Melaksanakan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) III dan IV; serta Wisuda Kelas Orang Tua Hebat (Kerabat). n

Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Selasa, 12 Desember 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.