BALI, BKKBN — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas.
Penghargaan yang diterima itu merupakan perjuangan selama hampir empat tahun Perwakilan BKKBN Kepri untuk menjadi lembaga yang memiliki wilayah berintegritas terbebas dari korupsi.
Penghargaan itu diberikan pada acara RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan ZI tahun 2023, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (6/12/2023).
Berdasarkan hasil evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dari jumlah tersebut, 85 unit kerja menerima penghargaan WBK, dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 Kementerian/Lembaga dan 24 Pemerintah Daerah.
Acara yang dihadiri dan dibuka Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin itu menjelaskan adanya tren positif terkait dengan ZI WBK dan WBBM, ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata.
Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah yang memperoleh penghargaan tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.
“Alhamdulillah menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “baik” ke atas semakin meningkat,” ujar Wapres.
Sejumlah capaian tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menambahkan, hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak. Tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Wapres juga meminta untuk mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.
“Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” terang Wapres.
Di tempat yang sama, setelah menerima penghargaan, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, M.Si menyampaikan rasa suka cita terhadap capaian tersebut, dan berharap capaian ini berkelanjutan dan dirawat seluruh aparatur yang ada di lingkungan Perwakilan BKKBN Kepri.
“Saya mengucapkan rasa syukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparatur yang pengabdiannya di Perwakilan BKKBN Kepri, bahwa kita telah mampu mewujudkan Perwakilan BKKBN Provinsi menjadi ZI WBK dan capai ini saya harap dapat terus dirawat,” terang Rohina. n
Penulis: Muhammad Dwi Nanto
Editor : Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Kamis, 07 Desember 2023
*Media Center BKKBN*
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga._
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.