AMBON, BKKBN —Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Kependudukan (SIPERINDU) di Kabupaten Buru.

Kegiatan tersebut dibuka dengan resmi oleh Penjabat Bupati Buru, Dr. H. Jalaluddin Salampessy, S.Pi. SH. M.Si, bertempat di Aula Kantor Bupati Buru, Selasa (5/12/2023).

Kegiatan sosialisasi SIPERINDU dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si. M.Eng bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dra. Renta Rego.

Pj. Bupati Buru dalam sambutannya mengatakan, permasalahan kependudukan di negara ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Apalagi Indonesia sendiri menduduki posisi ke-4 sebagai negara berpenduduk terpadat di dunia.

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat itu diakibatkan oleh angka kelahiran yang masih sulit dibendung, kendatipun pemerintah tidak pernah berhenti melakukan upaya-upaya agar laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Adapun salah satu upaya dalam pengendalian penduduk adalah melalui peringatan dini pengendalian penduduk, yaitu pemberitahuan mengenai timbulnya kejadian, dapat berupa permasalahan maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan pengendalian penduduk.

Adanya peringatan dini pengendalian penduduk yang dibuat secara berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, tentu membuka peluang untuk membuat kebijakan yang tepat untuk dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.

Model solusi strategis Peringatan Dini Pengendalian Penduduk sudah dioperasionalkan secara online sebagai alat bantu bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk.

Aplikasi ini memberikan manfaat yang sangat baik sehingga diharapkan terus dapat dilakukan sosialisasi penggunaannya, untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengupdate data-data kependudukan secara rutin. Selanjutnya di analisis kemudian disusun rencana tindak lanjutnya berdasarkan data akurat kependudukan.

“Dengan pelaksanaan peringatan dini pengendalian penduduk maka kita dapat mengetahui berbagai informasi penting kependudukan dan dapat merencanakan pembangunan secara terarah dan tepat sasaran,” ungkap Salampessy.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam arahannya mengatakan, BKKBN sekarang telah berubah brandingnya dibandingkan era orde baru.

Di era orde baru, BKKBN adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, di mana lembaga ini memiliki sifat koordinatif dalam program Keluarga Berencana. Artinya, bagaimana BKKBN berkoordinasi untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Dan pada era setelah orde baru, dirasa penting oleh pemerintah untuk tidak hanya masalah jumlah penduduk yang diperhatikan. Oleh karena itu, BKKBN bertransformasi menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Di era kekinian, BKKBN berbicara terkait strategi dan kebijakan-kebijakan kependudukan, yang amanahnya sudah ada ketika disusun Grand Design Kependudukan mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten dan kota.

Menurut Bonivasius, Grand Design Kependudukan sangat penting. “Bagaimana kita bisa memasukan isu-isu kependudukan di dalam pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota dan diharapkan bisa memasukan terkait penanganan stunting,” ujar Bonivasius.

Terkait SIPERINDU, Bonivasius menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat sejumlah indikator. Termasuk indikator Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan indikator yang terkait dengan Stunting.

Alat Bantu

Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Renta Rego dalam laporannya mengatakan, SIPERINDU merupakan sistem yang menampilkan data kerentanan isu kependudukan dalam pengambilan keputusan pemerintah serta perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

SIPERINDU digunakan sebagai alat bantu berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mendapatkan informasi peringatan dini situasi kependudukan serta rekomendasi kebijakannya, untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap program pengendalian penduduk.

Peringatan dini pengendalian penduduk meliputi pemberitahuan mengenai timbulnya kejadian, dapat berupa permasalahan maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan pengendalian penduduk.

Peringatan dini pengendalian penduduk dibuat secara berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Diharapkan SIPERINDU dapat mendorong penyusunan kebijakan yang tepat ke dalam perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.

Mengingat strategis dan pentingnya SIPERINDU, maka BKKBN menggelar kegiatan sosialisasi SIPERINDU yang dilaksanakan di Kabupaten Buru. Kegiatan ini melibatkan seluruh kabupaten dan kota se- Provinsi Maluku melalui daring. n

Penulis: Krisna

Editor : Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis : Kamis, 07 Desember 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.