MAKASSAR, BKKBN – Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan menerima Sertifikat SMAP SNI ISO 37001:2016 yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BKKBN RI L, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, pada acara sosialisasi Panduan Sistem Kerja dan Penataan Jabatan Pelaksana. 

Bertempat di Hotel Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali. Senin (04/12/2023), acara yang diselenggarakan Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BKKBN ini dibuka Sekretaris Utama BKKBN dan dihadiri Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Sekretariat Utama BKKBN, Kepala Perwakilan, Sekretaris dan Pengelola/ Tim kerja kepegawaian BKKBN Provinsi. 

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Shodiqin, SH, MM menerima langsung sertifikat tersebut. Ia mengatakan  hal ini menjadi penanda komitmen Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan dalam pencegahan penyuapan. 

“Dengan diterima sertifikat ini menandakan komitmen seluruh pegawai di Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan dalam mencegah terjadinya segala bentuk penyuapan,” ujar Shodiqin. 

Sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SMAP SNI ISO-37001 untuk menjadi acuan bagi organisasi atau perusahaan dalam melakukan pengendalian kegiatan penyuapan. 

Pengendalian dilakukan dengan mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menangani praktik penyuapan. Kasus suap atau ‘bribery’ merupakan kasus serius dalam tubuh organisasi yang perlu diberantas.

Manfaat yang didapat perusahaan atau lembaga apabila menerapkan SMAP SNI ISO, yakni mempertahankan reputasi baik, meningkatkan kredibilitas, meminimalisir adanya pengeluaran yang tak perlu. 

Selain itu, penanganan yang tepat terhadap penyuapan, meningkatkan dan menguatkan sistem manajemen organisasi, menciptakan organisasi yang bertanggung jawab, sebagai pemantau dan pengelola risiko. n

Penulis: Indra G. Rukmana

Editor : Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis : Selasa, 05 Desember 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.