MAMUJU —  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) mengatakan keluarga adalah pintu utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat masuk fase Bonus Demografi.

“Kenapa kualitas SDM harus diperbaiki? Karena sebentar lagi kita akan memasuki Bonus Demografi. Bonus demografi hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik. Oleh sebab itu, jika angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat tidak segera diturunkan, maka dikhawatirkan tidak bisa melewati bonus demografi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sulbar harus segera menurunkan angka stunting,” kata dr. Hasto dalam sambutan di Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis (30/11/2023).

Karena itu dr. Hasto menegaskan keluarga harus menjadi perhatian utama. Pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa, kata dr. Hasto.

Dalam Rakor Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar itu dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Resky Murwanto, anggota Forkopimda Provinsi, TPPS Provinsi dan Kabupaten, Instansi vertikal, Mitra kerja terkait,seperti IDI, IBI, TP PKK, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pemerintah, Organisasi Keagamaan, dan media massa.

Hasto menambahkan, tahun 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif dan berkualitas adalah tujuan program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.

“Sulbar spesialis case Provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039 tetapi Sulbar secara teori 2034 padahal IPM-nya kan masih rendah salah satu sebabnya karena di sini akan memang kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat,” ujar dr. Hasto.

Oleh karena itu, Sulbar dengan bonus demografinya yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan, namun jika stuntingnya tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan. 

“Maka, harapan saya pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar,” ucap dr. Hasto.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 35,0 persen.

Kolaborasi

Sementara itu Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan, arah kebijakan penurunan stunting di Sulbar tahun 2023-2026 ada 8 poin, yaitu, 1) peningkatan kualitas dan akses pemerataan layanan kesehatan; 2.) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan yang promotif dan prefentif; 3.) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan; 4.) Pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Selanjutnya, 5) peningkatan akses Dan kualitas kesehatan lingkungan; 6) pendewasaan usia perkawinan; 7) peningkatan peran kelembagaan posyandu; serta 8) percepatan fungsi kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting.

“Target kita di tahun 2026 bisa mencapai angka prevalensi stunting hingga 20 persen agak sulit kita capai kalau kita tidak disiplin pada governance. Saya selalu mengumpamakan, ini tidak lebih dari manajemen proyek, dimana manajemen proyek itu betul-betul harus selesai di awal dari aspek perencanaan. Sampai memastikan yang kita rencakan itu terukur sampai akhir tahun. Jadi agak mustahil untuk mencapai target jika tata kelola manajemen penanganan stunting tidak dibenahi. Oleh sebab itu, kita harus konsisten menjalankan delapan kebijakan besar ini,” ujarnya.

Kolaborasi merupakan hal penting untuk mengeksekusi masalah stunting di Sulbar. Oleh sebab itu, Ia meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah ini menjadi sebuah opportunity yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan sembarangan.

Kepala BKKBN Sulbar Resky Murwanto mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar, BKKBN Sulbar terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai unsur. Baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan juga komunitas-komunitas strategis yang ada.

“Rapat Koordinasi Teknis Program Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar semoga menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Malaqbi,” ujarnya.

Strategi Percepatan Pencegahan Stunting yang dilakukan oleh BKKBN Sulbar adalah dengan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, dampaknya, dan pencegahannya melalui Penyuluh yang dimiliki.

“BKKBN Sulbar telah melatih 2.859 orang Tim Pendamping Keluarga yang terdiri atas Bidan Desa/tenaga kesehatan, Kader KB, dan Kader PKK yang tersebar di 648 desa/kelurahan di Sulbar, untuk mendampingi 305.510 keluarga di Sulbar. Selain itu, BKKBN Sulbar secara aktif juga melakukan pendekatan Pentahelix dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya. 

Pendekatan ini melibatkan lima stakeholder kunci, yaitu pemerintah,akademisi, industri, masyarakat, dan media, yang bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan solusi inovatif dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak. 

“Di Sulbar, implementasi pendekatan ini telah menunjukkan potensi yang baik dalam menanggulangi masalah stunting. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi diantara kelima stakeholder tersebut,” ujar Resky

penulis: DRM

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Kamis, 30 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.