GORONTALO, BKKBN — Angka prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo tahun 2022 tercatat 23,8 persen, lebih tinggi dari angka nasional, meskipun telah mengalami penurunan 5,2 persen dibanding tahun 2021 yaitu 29%. 

Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi Program Prioritas Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Prevalensinya ditargetkan turunkan menjadi 14 persen di tahun 2024.

Untuk itu, kemitraan BKKBN dengan TNI dinilai strategis dalam percepatan penurunan stunting. Kemitraan ini telah  berlangsung sejak awal program KB di tahun 70-an, yang selaras dengan kegiatan teritorial TNI di bidang pembinaan demografi. 

Hal itu dikatakan Kepala BKKBN Gorontalo, Hartati Suleman, pada acara Penguatan Kemitraan Program KB-KR Pencegahan Stunting Bersama TNI AD Tingkat Provinsi Gorontalo, di aula Korem 133 NWB, Jumat (1/12/2023).

Menurut Hartati, penduduk sebagai salah satu komponen  negara perlu dilindungi menuju kesejahteraan bersama. Pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah penting untuk membangun kesejahteraan penduduk dan menjadi bagian dari ketahanan wilayah.  

Artinya, jika semua wilayah mempunyai ketahanan maka ini menjadi ketahanan negara. Adapun implementasi dari sisi  program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang telah dilakukan oleh Babinsa TNI-AD sebagai garda terdepan TNI yang ada di desa, khususnya di Gorontalo, ditandai dengan hadirnya motivator KB Pria  dari unsur TNI.

Tahun 2023 ini kehadiran Babinsa sangat membantu BKKBN Gorontalo dalam memenuhi target capaian akseptor KB pria. Dan terbukti dari 18 target akseptor  Medis Operasi Pria (MOP) telah tercapai 15 akseptor, dan 13 akseptor diantaranya adalah hasil motivasi dan KIE yang dilaksanakan oleh Babinsa. 

“BKKBN sangat mengapresiasi kegiatan KIE dan motivasi yang diberikan oleh Babinsa kepada pasangan usia subur dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga,” ujarnya.

Dalam upaya pencegahan stunting, TNI juga telah mengambil peran dalam menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan acara pengukuhan Komandan Korem dan Kodim di Provinsi Gorontalo akhir tahun 2022. 

Di tahun 2023, Komandan Korem  telah mewujudkan kepeduliannya dengan menjadi bapak asuh bagi 42 keluarga yang ada di wilayah Korem 133

Intervensi yang dilakukan berupa intervensi  spesifik maupun sensitif (data  Oktober 2023). Saat ini jumlah tersebut diperkirakan bertambah. 

Melalui momentum Peringatan Hari Ibu ke-95, BKKBN kembali menggelar  Pekan Pelayanan KB Serentak yang dimulai pada 21 November hingga 3 Desember 2023. Target untuk  Gorontalo sebanyak 6.931 akseptor. Pelayanan ini untuk pelayanan semua jenis alat dan obat kontrasepsi. 

“Sekali lagi kami mohon bantuan penggerakan dari TNI melalui Babinsa dalam memberikan KIE agar Pasangan Usia Subur (PUS) yang membutuhkan pelayanan KB segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB gratis,” urai Hartati.

Pelayanan KB ini merupakan salah satu upaya dalam menghindari risiko 4TERLALU (4T) yang menjadi salah satu penyebab dari lahirnya anak stunting baru. 

“Semoga dengan kolaborasi, kemitraan BKKBN dengan TNI dalam Program KBKR khususnya dan juga penurunan stunting memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Lebih jauh Hartati mengatakan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan KB melalui penyelenggaraan program KB sesuai Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

Program KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Keputusan itu tentang usia ideal perkawinan; usia ideal untuk melahirkan; jumlah ideal anak; jarak ideal kelahiran anak; dan penyuluhan kesehatan reproduksi. 

Kebijakan KB, kata Hartati, bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Termasuk juga meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB; dan mempromosikan pemberian ASI pada bayi sebagai upaya menjarangkan jarak kehamilan. 

Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi.

Penguatan Program KB

Di tempat yang sama, Direktur Bina Akses dan Kualitas Pelayanan BKKBN RI, Zamhir Setiawan mengungkapkan kegiatan ini merupakan lanjutan dari kesepahaman sebelumnya di tingkat pusat antara BKKBN dengan TNI AD.

“Karena ini percepatan penanganan stunting nantinya  bagaimana BKKBN dan TNI bisa mempercepat penurunan stunting melalui penguatan program KB,” tutur Zamhir.

“Dengan harapan kemitraan ini bisa berjalan dengan lancar, baik di pusat dan daerah,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Staf Korem 133 NWB, Kolonel Infantri M. Arief Hidayat menilai kolaborasi bersama BKKBN adalah  hal yang baik ke depan. “Dengan harapan anak-anak di Indonesia bisa menjadi harapan bangsa,” tambah Kolonel Arief. n

Penulis: Stevany

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Sabtu, 2 Desember 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.