TERNATE, BKKBN — Manusia adalah bagian dari kependudukan. Jika manusia tidak mengetahui mengenai kependudukan, rencana pembangunan yang dibuat hanya sekedar rencana yang ada di atas meja saja. Maka,  untuk merencanakan pembangunan haruslah berwawasan kependudukan.

Hal itu dikatakan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, pada seminar dengan tajuk “Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan”, di Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Kota Tidore Kepulauan, Kamis (30/11/2023).

Bonivasius mengingatkan, ketika merencanakan pembangunan, baik di level nasional maupun provinsi atau kota, yang menikmati hasil pembangunan  adalah manusia. 

Karena itu, kata Bonivasius,   memahami apa itu kependudukan adalah hal penting. Termasuk isu-isu, problem, hingga tantangan kependudukan. “Ketika kita ingin berhasil dalam rencana pembangunan, kita harus memperhatikan penduduk kita,” tandasnya.

Sejalan dengan hal itu, BKKBN bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, tengah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Sebuah rancangan besar mengenai bagaimana mengembangkan pembangunan dengan memasukkan unsur-unsur yang terkait dengan kependudukan.

Di dalam GDPK terkandung  lima pilar, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan.

Diharapkan  pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota juga membuat GDPK sesuai dengan kondisi per wilayah. “Dengan berasaskan lima pilar tersebut, dengan gagasan yang tentunya berbeda-beda pada setiap daerah,” ujar Bonivasius.

Selain membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan, mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Bonivasius mengatakan turunan kerangka besar tersebut adalah mengotimalkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

 

 

“Tahun 2016, pak Presiden pernah mencanangkan Kampung Keluarga Berencana (di Cirebon, Jawa Barat), dan berhasil. Selanjutnya,  Kampung Keluarga Berencana tersebut bermetamorfosa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas,” ujarnya.

Bonivasius mengatakan, pentingnya meningkatkan kualitas penduduk melalui keluarga. “Dengan adanya program keluarga berkualitas ini tentunya akan memudahkan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kualitas penduduk,” jelasnya.

Salah satunya dalam  menurunkan angka stunting, penuntasan kemiskinan, serta upaya-upaya berkaitan lainnya. Sehingga, kata Bonivasius, berhasilnya program 

kependudukan  memiliki dampak baik bagi daerah-daerah penyelenggara, yakni terciptanya keluarga yang mandiri, tenteram, dan bahagia.

Bukan hanya partisipasi pemerintah dan instansi terkait, lanjut Bonivasius, partisipasi masyarakat, swasta, akademisi, dan lainnya juga penting untuk menghadapi isu-isu kependudukan, menuju tercapainya Indonesia berkualitas yang dimulai dari wahana terkecil yakni keluarga. 

Hadir dalam seminar ini Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Nuryamin; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Yakup Husain, mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan; serta Kepala Dinas P2KBP3A Kota Tidore Kepulauan, Abd. Rasid Abd. Latif. n

Penulis: Husni 

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Kamis, 30 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.