TANA TORAJA, BKKBN – BKB atau Bina Keluarga Balita merupakan suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. Sasarannya adalah keluarga/orang tua yang memiliki anak balita usia 0-5 tahun.

 Ketika Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterbitkan, keberadaan BKB semakin menjadi strategis. Karena  program yang kemudian berbentuk kelompok ini bisa ikut mendorong terwujudnya tujuan dari Perpres tersebut. Yakni, stunting 14 persen di 2024 dan pencegahannya ke depan. 

Untuk diketahui, jumlah kelompok BKB di  Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3.338 kelompok. Kelompok ini menyebar  diantaranya di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 138 kelompok dan Kabupaten Toraja Utara sebanyak 60 kelompok.  Kesemuanya aktif hingga saat ini.

Untuk diketahui pula, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI),  prevalensi stunting di Kabupaten Tana Toraja pada  2021 mencapai 29,2 persen dan terjadi kenaikan pada 2022 sebesar 35,4 persen.  Sementara di Kabupaten Toraja Utara  pada  2021 mencapai 32,6 persen, terjadi kenaikan 34,1 persen pada  2022.  

Melihat kondisi tersebut,  sangat diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting. Salah satu upayanya melalui pengukuhan Duta Orang Tua Hebat. 

Theofilus Allorerung, SE merupakan Bupati Tana Toraja periode 2021 hingga sekarang. Pria kelahiran 1957 ini menikah dengan Yariana Somalinggi, SE. Mereka  dikaruniai seorang putri. 

Keduanya dikukuhkan sebagai Duta Orang Tua Hebat Kabupaten Tana Toraja. Ikut pula dikukuhkan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang merupakan Bupati Toraja Utara  beserta istri Agustina Mangande. Keduanya menjadi Duta Orang Tua Hebat Kabupaten  Toraja Utara.

Pengukuhan dilakukan  Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI, dr. Irma Ardiana, MAPS, bertempat di Gedung Tammuan Mali’, Kabupaten Tana Toraja, Senin (27/11/2023). Ikut mendampingi  Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Shodiqin, SH, MM. 

 Dengan adanya Duta Orang Tua Hebat, diharapkan komitmen kedua pemerintah daerah  tersebut dalam penurunan stunting semakin bulat, hingga terimplementasi segera di tingkat desa. 

Salah satu pintu masuk dalam percepatan penurunan stunting, menurut BKKBN Sulawesi Selatan adalah melalui pengembangan kerjasama dengan BKB setempat. 

Pada dasarnya, penyebab stunting juga disebabkan kesalahan dalam pola pengasuhan oleh orang tua. Kelompok BKB bisa  melakukan penanganan stunting melalui intervensi sensitif.  

Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi ini berkontribusi  70 persen pada penurunan stunting. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, mengeluhkan  tidak proporsinya rasio ketersedian Penyuluh KB dengan kondisi geografis di wilayahnya. Dia merujuk  buku petunjuk teknis untuk penyuluhan kepada masyarakat. 

 

 

“Kita ketahui kondisi geografis Tana Toraja dan Toraja Utara yang masih terdapat daerah yang belum bisa diakses kendaraan. Kemudian tidak proporsinya rasio ketersediaan tenaga Penyuluh KB di sini sehingga penyuluhan ada yang hanya dilakukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) tanpa ada arahan PKB.” 

“Ke depan, diharapkan ada buku petunjuk teknis penyuluhan yang sederhana dan dapat dipahami secara praktek oleh masyarakat,” ujar Theofilus. 

Bupati juga mengatakan akan memakai data Keluarga Berisiko Stunting sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengintervensi stunting hingga di level bawah. 

“Dengan memakai data ini kolaborasi lintas sektor akan mudah dilakukan dan target sasaran pun tepat sasaran untuk ditangani,” ujar Bupati. n

Penulis: Indra G. Rukmana

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Selasa, 28 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.