SOFIFI, BKKBN — Serapan anggaran  fisik maupun non fisik yang dialokasikan pemerintah kepada pemerintah daerah  mempunyai dampak  serius terhadap penurunan prevalensi  stunting di daerah dan berdampak serius terhadap penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan angka kematian Ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Hal itu dikemukakan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, SE, MT, pada kegiatan Peningkatan DAK Subbidang KB Provinsi Maluku Utara secara Daring, Jumat (24/11/2023).

Mengingat srategisnya penggunaan anggaran bagi capaian program, BKKBN pun memacu daerah untuk meningkatkan penyerapan DAK Subbidang KB untuk mendukung program Pembangunqn Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting.

Pada bagian lain penjelasannya, Nopian menyatakan   optimis bahwa Maluku Utara akan mencapai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 99,93% di akhir tahun 2023, walau per 17 September 2023 masih berada di angka 49,10% yang terlaporkan.

“Harapan saya, Semua OPD-KB akan menyampaikan dana DAK sesuai dengan resapannya. Contohnya,  Kabupaten Taliabu yang resapan anggarannya 99,67%.  Jadi, bisa dijadikan ilmu tambahan untuk para OPD-KB lainnya agar serapan anggarannya bisa sama dengan Pulau Taliabu atau mungkin bisa meningkat dari Pulau Taliabu,” ujar Nopian.

Dukungan anggaran 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN  Maluku Utara, Nuryamin, S.TP, MM, mengatakan BKKBN memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program BKKBN di lapangan, berupa  DAK dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). 

DAK merupakan dana yang bersumber dari  APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Bertujuan  membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Hal ini berarti kegiatan yang dibiayai DAK harus mendukung tercapainya target prioritas nasional yang telah disusun sesuai  rencana kerja pemerintah. 

“Pemanfaatan dana DAK fisik dan non fisik harus dimanfaatkan dengan baik, Harapannya upaya percepatan realisasi anggaran sampai dengan proses penginputan keuangan bisa cepat sehingga bisa segera dimonitoring oleh pusat,” ujar Nuryamin. 

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris BKKBN Maluku Utara, seluruh Ketua Pokja Perwakilan BKKBN  Maluku Utara serta 10 OPD-KB Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. n

Penulis: Dian Windriyanti

Editor : Santjojo Rahardjo

Tgl. Rilis: Minggu, 26 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.