Supiori, BKKBN — Usaha percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Supiori, diperkuat dengan kehadiran  Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang pengukuhannya berlangsung  pada Selasa (21/11/2023), di salah satu hotel di Sorendidori, Kabupaten Supiori.

Pada pengukuhan BAAS tersebut, Deputi ADPIN BKKBN, hadir langsung bersama Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Papua.

Sejumlah 11 BAAS dikukuhkan dalam kesempatan tersebut,  diantaranya adalah  Inspektur Pemkab.  Supiori, Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala DP3AKB, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Supiori.

Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si berpesan agar setelah pengukuhan BAAS, target penanganan stunting di Supiori dapat terbagi habis untuk ditangani.

Hal senada juga dikuatkan  Deputi ADPIN BKKBN sekaligus Plt. KBKR BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. Dirinya juga berpesan kepada keluarga untuk mengatur kehamilan agar anak sehat, sehingga penduduknya sehat.

“Salah satu cara agar anak sehat yaitu diatur kelahirannya dengan baik, salah satunya dengan mengikuti program KB,” jelasnya.

Bupati Supiori yang diwakili Asisten III Sekretaris Daerah, Drs. Hasanudin Nunsi, dalam sambutannya  menyatakan bahwa di awal Bulan Desember 2023 akan dilaksanakan evaluasi penanganan stunting di Kabupaten Supiori.

“Setelah memahami apa itu stunting, saya pikir ini penanganan stunting sangat penting untuk menentukan masa depan SDM di Supiori,” terangnya.

 

Di akhir kegiatan pengukuhan, Deputi ADPIN  berharap gerakan BAAS  dapat menjadi pendorong bagi keluarga lain untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. n

Penulis: Tricintya

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Selasa, 21 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.