SEMARANG, BKKBN— Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bupati Dyah meraih penghargaan tertinggi ini karena berdedikasi dalam keberhasilan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting. Salah satunya, berhasil menekan angka perkawinan anak sehingga menurunkan prevalensi stunting signifikan.

Penghargaan Manggala Karya Kencana diserahkan secara langsung Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) kepada Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam acara Penganugerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Tahun 2023 dan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Gelanggang Olahraga Sasana Krida Perwira, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (20/11/2023).

Penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan dari hasil seleksi penilaian dan skrining sampai di Sekretariat Presiden.

“Penghargaan ini bukan dari saya, tetapi hasil seleksi dan skrining sampai di Sekretariat Presiden. Kami ucapkan selamat,” kata dr. Hasto.

Menurut dr. Hasto, penghargaan tersebut merupakan bentuk kerja keras Bupati Purbalingga yang menguasai lapangan dan dekat dengan masyarakat, sehingga program Bangga Kencana bisa berjalan sukses.

Dokter Hasto mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih harus ditingkatkan.

“Kualitas SDM kita perlu ditingkatkan, salah satunya kita harus mencegah lahirnya anak-anak balita stunting,” ucap dr. Hasto.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di Purbalingga, salah satunya yang harus diperhatikan adalah kawin usia muda.

“Kalau kita berbicara pembangunan SDM, maka yang saya lihat di Purbalingga ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah kawin usia muda,” ucap dr. Hasto.

Ia mengakui pembangunan SDM di Purbalingga sudah bagus karena per 1.000 perkawinan di kabupaten itu, yang menikah pada usia muda tidak lebih dari 26 orang.

Menurut dokter Hasto, jumlah tersebut di bawah angka nasional yang mencapai 26 orang per 1.000 perkawinan.

“Dengan bagusnya pengetahuan para kader menunjukan bahwa, sosialisasi tentang bangga kencana dan juga stunting berjalan dengan baik” ucap dokter Hasto.

Tingkatkan Komitmen

Usai menerima penghargaan, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengharapkan penghargaan tersebut dapat semakin meningkatkan komitmen kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan tentunya para kader untuk terus mensukseskan program pembangunan keluarga berkualitas di Purbalingga.

Senada dengan dokter Hasto, Bupati Dyah mengungkapkan syarat agar bisa menjadi Indonesia Emas syaratnya hanya satu, yakni bagaimana membangun kualitas SDM di Indonesia berkembang dengan baik.

“Angka stunting di Purbalingga sejauh ini bisa ditekan dengan baik,” kata Dyah.

Dia mengakui saat pertama kali masuk pemerintahan pada tahun 2016, kasus stunting di Purbalingga masih tinggi karena mencapai 23,13 persen.

Akan tetapi berkat kerja keras seluruh pihak, kata dia, kasus stunting di Purbalingga dalam kurun 7 tahun turun menjadi 12,13 persen.

“Angka tersebut sudah melampaui target nasional yang sebesar 14 persen. Kami berharap angka stunting di Purbalingga bisa kembali diturunkan hingga 1 digit,” kata Bupati Dyah.

Hadir dalam acara pemberian penghargaan ini Wakil Bupati Purbalingga H. Sadono dan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistya Ediningsih.

Hadir pula Kepala Dinas Sosial sebagai leading sektor kegiatan temu kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Purbalingga, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Karang Anyar, Kepala Biro Umum dan seluruh petugas PKB/PLKB se-Kabupaten Purbalingga. n

Penulis: M. Azis

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Senin, 20 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.