JAKARTA—Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mendorong dilakukan Audit Kasus Stunting  mendalam untuk menemukan penyebab utama bayi stunting.

“Audit kasus stunting harus di mapping dan underlying problem harus spesifik. Jangan hanya misalkan, oh ini kurang nutrisi, kemudian ini parenting nya kurang bagus. Auditnya harus indepth, sehingga treatment nya akan lebih spesifik,” dr. Hasto dalam pembukaan Praktik Baik Audit Kasus Stunting (Petik Aksi) 4 yang dilaksanakan secara hybrid pada Selasa (21/11/2023).

Menurut dr. Hasto, selama ini audit stunting masih menggunakan pendekatan spectrum luas.

“Artinya begini, kita pukul rata, semua diperbaiki lingkungannya, diberi asupan bergizi, tetapi sebetulnya one by one stunting itu bisa berbeda penyebabnya antara satu dengan yang lain,” ujar dr. Hasto.

“Contohnya ada anak stunting padahal lingkungannya bagus, sanitasi bagus, rumahnya juga bagus, airnya (bersih) ada. Ternyata ada underlying disease, penyakit yang mendasarinya misalkan tidak imunisasi kemudian terkena penyakit tuberculosis (TB), TB ini menggerogoti tumbuh kembang anak. Karena itu penyebab stuntingnya harus ketemu, harus ditelusuri penyebab utamanya. Setelah ditemukan akar masalahnya, kemudian tretmentnya berbeda, spesifik antara individu berbeda. Inilah kita mengadakan audit kasus stunting sebetulnya arahnya berfikir dua tiga langkah ke depan,” tegas dr. Hasto.

Audit Kasus Stunting sendiri merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN Pasti) tahun 2021 – 2024 yang tertuang dalam Peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021.

Dokter Hasto berharap melalui audit kasus stunting akan menjadikan jalan untuk menuju pencerahan ditemukannya latar belakang masalah.

“Tolong di akhir tahun ini bisa dibuat mapping secara nasional berapa yang di audit dan underlying problemnya, dengan begitu maka audit stunting membawa manfaat. Tanpa begitu maka kurang punya daya ingat karena terlalu umum,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Bina Keluarga, Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardinasa, MAPS mengatakan ada empat tahap dalam Audit Kasus Stunting dan saat ini sudah memasuki tahap ke empat.

“Untuk tahap pertama, di siklus pertama semua provinsi telah mencapai 100 persen yang artinya seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki tim audit kasus stunting. Kemudian tahap kedua, bagaimana pelaksanaannya,” kata dr. Irma.

Menurut dia,  Papua Barat, Sulawesi Barat dan DKI Jakarta saat ini masih belum mencapai 100 persen. Untuk tahap ketiga, masih banyak Provinsi yang berada pada angka 50 persen, termasuk Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua, Gorontalo, Papua Barat, Papua Pegunngan dan Sulawesi Barat. 

“Ini artinya masih ada beberapa Kabupaten Kota belum melaksanakan diseminasi audit kasus stunting di siklus satu. Begitu pula tahap empat ini reta-rata nasionalnya masih 48 persen, jadi masih banyak yang belum melaksanakan tahap empat, evaluasi rencana tindak lanjut”, kata Irma.

Inovasi CesPlong

Dalam kegiatan Petik Aksi Empat ini ada dua daerah yang memaparkan permasalahan dan juga upaya dalam percepatan penurunan stunting, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Klungkung.

Narasumber dalam kegiatan ini yakni Walikota Surabaya Eri Cahyadi, ST, MT, Kepala DP3APPKB Kota Surabaya Dra. Ida Widayati, MM, Tim Pakar Audit Stunting Kota Surabaya, Prof. Dr. Sri Sumarni, SKM, M.Si. 

Sedangkan dari Klungkung disampaikan oleh Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta, Kepala Dinas PMD dan PPKB Kab Klungkung, I Wayan Suteja, Ap, M.Si. 

Adapun pembahasnya yaitu Penyuluh KB Ahli Utama, drg. Widwiono, M.Kes dan PO Bidang Program dan Kegiatan Sekretaris Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, Dr. Dr. Lucy Widasari, M.Si.

Kota Surabaya sendiri berhasil menurunkan prevalensi angka stunting signifikan dari 28,9 persen di tahun 2021 menjadi 4,8 persen di tahun 2022 (SSGI, 2022), salah satunya dengan inovasi digital atau menggunakan teknologi (contohnya aplikasi gotong royong dan aplikasi sayang warga).

Sedangkan Kab. Klungkung berhasil menurunkan prevalensi angka stunting dari 19,4 persen di tahun 2021 menjadi 7,7 persen tahun 2022 (SSGI, 2022), kemudian menurun lagi menjadi 5,14 persen di bulan Februari 2023 dan berdasarkan ePPGBM bahwa per bulan Agustus 2023 sebesar 4,77 persen. 

Inovasi yang dilakukan di Kabupaten Klungkung yang paling menarik adalah inovasi CesPlong(Cegah Stunting dengan Penyuluhan, Latihan Fisik, Obati dan Penatalaksanaan Gizi) yang melibatkan tenaga kerja kesehatan, salah satunya dokter spesialis anak. n 

Penulis : Fatimah

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Selasa, 21 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.