BENGKULU, BKKBN — Bengkulu merupakan Provinsi di Pulau Sumatera yang terletak pada koordinat 5°40’ – 2° 0’ LS 40’ – 104° 0’ BT dengan luas area 19.788.70 km2 (7,640,46 ). Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan Provinsi Lampung. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.
Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Patpetulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Limau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang.
Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi vazal. Hingga saat ini nama-nama kerajaan tersebut masih melekat erat di tengah kehidupan masyarakat di Bumi Rafflesia ini karena dipatrikan pada nama-nama daerah atau wilayah di Bengkulu.
Sebagian wilayah Bengkulu juga pernah berada di bawah kekuasaan Indrapura sejak abad ke XVII. Brithis East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada bencoolen/coolen yang berasal dari bahasa Inggris Cut Land yang berarti Tanah Patah.
Bengkulu adalah sebuah provinsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967. Meliputi wilayah bekas Karesidenan Bengkulu dengan luas wilayah 19.813 km2, terdiri dari empat Daerah Tingkat II yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur), Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan.
Saat ini wilayah Provinsi Bengkulu meliputi 10 wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Seluma.
Dari sejumlah daerah kabupaten tersebut, populasi penduduk di provinsi itu mencapai 2.010,670 jiwa (SP2020). Angka tersebut menunjukkan terjadi penambahan sebanyak 295.152 jiwa sejak didirikan atau terhitung rata-rata sebanyak 24.596 jiwa setiap tahun.
Pada 2023, Provinsi Bengkulu akan genap berusia 55 tahun pada 18 November 2023. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Rosjonsyah, Provinsi Bengkulu memiliki tagline “Bengkulu Maju, Bengkulu Sejahtera dan Bengkulu Hebat”.
Cita – cita tersebut untuk mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpatisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).
Peran Bangga Kencana dan PPS
Terhadap visi-misi pemerintah daerah, BKKBN melalui programnya telah mengambil peran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
Memperhatikan dari jumlah populasi penduduk yang masih dua juta jiwa lebih di Bemgkulu, dapat dipastikan bahwa ada peran besar Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Bumi Rafflesia.
Program Bangga Kencana diharapkan mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk di Bengkulu melalui penekanan angka kelahiran total tiap wanita selama masa subur (TFR) sebesar 2,3 anak lahir pada wanita. Khusus kesertaan ber-KB oleh pasangan usia subur (PUS), Provinsi Bengkulu memiliki 325.405 keluarga dan telah ber-KB tercatat 237.574 peserta KB aktif.
Perwakilan BKKBN Bengkulu hadir dengan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Lembaga ini ikut mengambil peran mendukung pemerintah setempat dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.
Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai fokus, baik objek maupun subjek. Tujuannya adalah memperluas pilihan pencapaian tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki kependidikan atau keterampilan yang berkelanjutan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas untuk dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan nyaman. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu dan bayi,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Edi Sofyan, SE, MM, Jumat (17/11/2023).
Untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, BKKBN telah bersinergi bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota membuka dan memberi ruang kepada PUS untuk mendapatkan pelayanan KB secara reguler maupun pada hari momentum melalui bakti sosial pelayanan KB.
“Di antaranya baksos pelayanan serentak sejuta akseptor tahun 2023 yang melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Bengkulu,” ujar Edi Sofyan.
Percepatan Penurunan Stunting
Edi Sofyan menambahkan, langkah lain dalam peningkatan kualitas SDM, BKKBN bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengimplementsikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Beberapa daerah kabupaten mengembangkan inovasi dalam upaya penurunan stunting. “Kabupaten Bengkulu Utara mengembangkan aplikasi Si-Amazing untuk mendeteksi dini stunting. Aplikasi Si-Amazing dibangun dan dikembangkan untuk menyatukan langkah bersama. Dengan tujuan untuk menurunkan stunting dengan aksi dan eksekusi secara cepat tentunya melalui pemantauan data yang dihasilkan aplikasi.”
Selain itu, Pemkab Kepahiang mengalokasikan Dana Desa dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Pada 2023 ini pemerintah desa telah mengalokasikan Dana Desa (DD) sebesar Rp 25 juta per tahun untuk program pencegahan stunting di daerah itu, ujar Edi.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi stunting di Bengkulu masih terbilang tinggi mencapai 22,1 persen. Melalui konvergensi bersama lintas sektor, Edi Sofyan optimis kasus tubuh kerdil di daerah itu dapat menurun dari 19,8 persen (SSGI-2022) hingga menyasar target 2024 sebesar 12,55 persen.
Pengalokasian DD telah diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan bupati (Perbup) untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kepahiang yang masih terbilang tinggi.
Agus Veriansyah Dalimunthe, Ketua Kelompok Kerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa program KB tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Terlebih lagi terhadap pembangunan kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing secara global.
Ia mengatakan, untuk menyasar tujuan pembangunan kependudukan tersebut, program Bangga Kencana dapat menjawabnya melalui Program KB alias penggunaan kontrasepsi modern. KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ber-KB dan jumlah penduduk.
“Secara nasional, KB telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran secara signifikan,” ujar Agus Dalimunthe.
“Hingga triwulan ketiga tahun ini (2023), capaian peserta KB baru di Provinsi Bengkulu adalah 13.777 akseptor. Dengan menyasar peserta pasca persalinan sebanyak 9.279 dan pasca keguguran 1.989 akseptor. Kesertaan PUS ber-KB sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi lahir. Program tersebut akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Upaya mencegah kehamilan dan kelahiran yang tidak diinginkan, tambah Agus, BKKBN mendorong PUS untuk meningkatkan kesertaan sebagai peserta metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti Medis Operatif Pria (MOP), Medis Operatif Wanita (MOP), implan dan IUD. Peserta KB baru yang menggunakan metode jangka panjang ini sebanyak 3.864 peserta.
Tribina-UPPKA-PPKS Selain itu, dalam pelaksanaan program pembangunan kependudukan di Bengkulu, BKKBN dengan dukungan semua pihak di daerah mengembangkan program kelompok-kelompok kegiatan Tribina. Seperti pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 1.281 kelompok, Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) 1.079 kelompok, Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 1.070 kelompok.
Dalam peningkatan ekonomi keluarga, BKKBN juga mengembangkan kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta mendirikan 11 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu, ujar Ketua Pokja Evlap BKKBN ini.
Kelompok kegiatan ekonomi keluarga atau UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang mandiri.
UPPKA bertujuan mendukung serta memfasilitasi anggotanya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan ekonomi. “UPPKA diharapkan dapat memberikan daya ungkit dalam pertumbuhan ekonomi keluarga sehingga menekan atau mengurangi kemiskinan di tanah air, khususnya di Bengkulu,” ujar Agus Dalimunthe.
Penulis: Idris Chalik
Editor : Rofadhila Azda, S.Ikom, MA/Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Minggu, 19 November 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.