GUNUNGSITOLI, BKKBN — Menjelang berakhirnya tahun 2023, Koordinator Program Manager/Ketua Satgas Stunting, BKKBN Sumatera Utara, bersama Ketua Pokja Advokasi dan KIE BKKBN Sumatera Utara, Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR, menyambangi Wakil Walikota Gunungsitoli.
Tujuannya, untuk mengadvokasi percepatan realisasi DAK fisik, DAK non fisik (Bantuan Operasional KB-BOKB) dan percepatan realisasi BOK dana salur Puskesmas untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-pengolahan pangan lokal.
Kegiatan audiensi ini dilakukan di ruang kerja Wakil Walikota di Kantor Walikota Gunungsitoli, Jumat (17/11), diawali paparan kondisi terkini program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Kota Gunungsitoli yang disampaikan ketua pokja Rabiatun.
Ia mengatakan bahwa anggaran yang secara mendesak harus segera dikejar realisasinya mengingat tahun 2023 akan segera berakhir. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan agar segera diupload ke aplikasi morena.
“Audiensi ini kita lakukan untuk memastikan realisasi ketiga mata anggaran tersebut dapat terserap 100 persen di akhir tahun. Ini mengingat Keluarga Risiko Stunting (KRS)
di Gunungsitoli ada 11.134 KRS, dengan 3.032 KRS adalah keluarga yang sangat miskin (desil 1), dengan faktor risiko terlalu banyak anak sebanyak 9.318 KRS. “Mereka tentunya sangat butuh pendampingan,” ucap
Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, SE, M.Si selaku Ketua TPPS Kota Gunungsitoli.
“Apabila nanti masih banyak kekurangan di sana-sini, mohon disampaikan kepada saya, agar saya panggil langsung Kepala Dinas terkait untuk segera dilakukan perbaikan. Karena kami berkomitmen penuh dalam program (PPS) di Kota Gunungsitoli ini,” pungkas Sowa’a.
Kepala Dinas P5A Kota Gunungsitoli, Everoni Mendrofa, SKM, M.Kes, menyampaikan informasi bahwa DAK fisik di Kota Gunungsitoli terdapat dua tahap penyaluran. Penyaluran pertama dari kas daerah ada di Juni, dan penyaluran/pencairan tahap II dimulai di April.
Pada Mei kegiatan baru terealisasikan, program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) juga sudah terlaksana di Kota Gunungsitoli.
Ketua Satgas stunting, Nurjani Rasyid berharap anggaran BOKB di Kota Gunungsitoli yang baru mencapai 76,52% di 2023 bisa terealisasi optimal. Untuk itu, ia juga berharap TPK
yang ada di Gunungsitoli sebanyak 342 orang dan Penyuluh (PKB) dapat membantu percepatan pelaksanaan kegiatan yang tentunya akan berdampak signifikan terhadap percepatan penurunan stunting,
Dana BOK-PMT pun masih sangat rendah serapannya. “Gunungsitoli masuk dalam 10 kabupaten/kota di Sumut yang sangat rendah realisasi BOK-PMT berbahan pangan lokal versi data terupdate per September” kata Nurjani Rasyid
“Mohon juga dapat merangkul Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang sebanyak-banyaknya, mengingat di Gunungsitoli ada bandara, ada pelabuhan, ada Bank Sumut, banyak CSR yang dapat dirangkul menjadi BAAS,” sambung Nurjani.
Nurjani juga meminta Ketua TPPS dapat memperbanyak pertemuan-pertemuan membahas berbagai hal penting terkait percepatan realisasi DAK fisik, non fisik dan BOK PMT lokal serta menyusun rencana kerja TPPS.
Adapun rencana tindak lanjut yang timbul dari pertemuan ini, antara lain akan diadakan rapat secepatnya dengan Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh OPD-KB. Agendanya, pembahasan berbagai rekomendasi dari hasil pertemuan ini.
Pada acara yang dihadiri pula oleh Sekda, secara khusus Everoni meminta kepada BKKBN Sumut agar tujuh orang yang sudah lulus administrasi dan lima orang lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar dikembalikan ke Gunungsitoli.
Tenaga para pelerja itu sangat dibutuhkan dalam upaya Pemkot Gunungsitoli mempercepat penurunan stunting. Kota Gunungsitoli berhasil menurunkan prevalensi stunting 2022 lalu melalui program kerja yang telah dijalankan dengan baik.
Selain itu, Gunungsitoli juga sudah melewati target penurunan stunting yaitu 11% dari
capaian pusat untuk tahun 2023 ini sebesar 19%.
Audiensi ini turut dihadiri Sekda Kota Gunungsitoli, Drs. Oimonaha Waruwu; Kepala BPKPD, Kadis KB dan jajarannya; Kabid Litbang Bappeda; Satgas Stunting Kota Gunungsitoli, Ermin J. Zebua, S.Kom; dan Duta GenRe Provinsi Sumatera Utara. n
Penulis: Nurjani Rasyid/KPM Satgas PPS Sumut, Aru/Tim kreatif BKKBN Sumut
Editor : Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Minggu, 19 November 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.