SEMARANG, BKKBN — Kebijakan dalam percepatan penurunan stunting sangat berpengaruh dari siapa yang kala itu memimpin negeri. Apakah dia pemimpin yang peduli pada pembangunan sumber saya manusia Indonesia, ataukah melihat Indonesia dari sisi yang lain.
BKKBN bersama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), sepakat untuk bersama melakukan edukasi dan promosi pentingnya memastikan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, melalui penanganan dan pencegahan stunting di masyarakat.
Seperti telah dipahami bersama, bahwa stunting menjadi musuh besar bagi terbentuknya generasi berkualitas. Termasuk dalam menyambut bonus demografi Indonesia, yakni Indonesia Emas pada 2045.
“Kok Bawaslu ngurus stunting, ada apa ini,” kata Sarwanto Priadhi, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, ketika menjadi narasumber pada kegiatan Roadshow Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam Rangka Hari Ibu tahun 2023, di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Senin (13/11/2023).
Dari pertanyaan itu, lantas ia menjelaskan adanya korelasi penting yang alhasil Bawaslu juga turut andil dalam penanganan stunting. Yakni dalam hal menyambut pesta demokrasi tahun 2024, agar memilih pemimpin yang peduli akan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, ada keterkaitan dari peserta yang hadir kala itu (Tim Pendamping Keluarga-TPK, Penyuluh Keluarga Berencana-PKB) dengan terjadinya pesta demokrasi tahun 2024.
“Ketika bapak ibu TPK dan penyuluh KB sudah berjuang sedemikian rupa untuk menekan stunting, kemudian setelah terjadinya pesta demokrasi 2024 lalu terpilih pemimpin yang tidak peduli pada kualitas sumber daya manusia, maka apa yang bapak ibu TPK sebelumnya upayakan dengan maksimal menjadi kian lebih berat,” jelas Sarwanto.
Berbeda ketika pemimpin terpilih adalah sosok yang peduli akan perkembangan kualitas sumber daya manusia. Maka, sosok tersebut pasti akan mendukung dan men-support upaya yang telah dilakukan TPK juga PKB dalam menekan terjadinya stunting baru, maupun melakukan percepatan penurunan stunting secara lebih luas.
“Kita perlu pemimpin yang betul-betul punya visi ke depan, yang peduli pada sumber daya manusia yang hebat,” kata Sarwanto.
Ia mencontohkan program “Sobo Hebat Sedulur Selawase” (Wonosobo Hebat Atas Stunting, Sehari Dua Telur, Selalu Pantau Tumbuh Kembang, Awasi dan Jaga Kesehatannya, Semangati Pola Asuhnya) yang menjadi otentik Kabupaten Wonosobo. Menurutnya, program seperti ini jangan sampai terputus, namun harus terus berlanjut dan diadaptasikan.
Disamping mengajak memilih kualitas pemimpin, Kepala Bawaslu ini juga mengingatkan akan adanya golongan yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kursi pemimpin.
“Pemilu yang akan datang tantangannya berat, semua ingin menang, dan akan ada yang menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara, lalu terpilih, apakah nanti akan bisa memikirkan bangsanya,” tanya Sarwanto kepada para peserta.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mereka yang memulai dengan ‘money politic’, maka ketika terpilih dia akan lebih berfikir pada bagaimana anggaran yang telah dikeluarkan itu untuk segera kembali.
“Money politic jadi tantangan sejak pesta demokrasi ini terjadi. Kami berharap TPK bisa mengedukasi agar memilih wakil rakyat yang memang mumpuni memperjuangkan aspirasi kita,” kata Kepala Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu.
Kepada Tim Pendamping Keluarga, Penyuluh KB, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi 2024, Sarwanto berharap TPK mampu melakukan dua peran penting.
Pertama, dengan menjadi pemilih yang rasional, yakni memilih bukan sekedar dorongan orang, namun karena hasil menimbang bahwa orang tersebut layak dipilih. Kedua, dengan menjadi Pemilih yang peduli. Yakni dengan peduli pada sekeliling, ketika ada indikasi terjadi money politic maka segera ingatkan untuk jangan dilakukan.
“Harap kami, perjuangan bapak ibu membangun kualitas SDM yang berkualitas dapat didukung pemimpin negeri dari hasil pesta demokrasi 2024,” tutupnya.
Pesta demokrasi 2024 menjadi momentum memilih pemimpin baru bagi Indonesia. Bukan sekedar memilih pemimpin, namun pemimpin yang benar-benar peduli pada pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk salah satunya melalui percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Indonesia Emas 2045
Irtama BKKBN Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev mengungkapkan cita-
cita bangsa ini adalah mampu mencapai Indonesia Emas pada 2045. Hal itu bisa tercapai ketika sumber daya manusianya berkualitas.
“Dulu 2 anak cukup sudah baik, sekarang bukan sekedar cukup saja tapi juga berkualitas. Karena kualitas keluarga ini yang akan menentukan bangsa kita,” ungkapnya.
Bonus demografi pada tahun 2045 harus disiapkan, termasuk dengan adanya stunting yang mengganggu tercapainya generasi berkualitas tersebut.
“Melalui acara ini disamping kita mengingat lagi bagaimana mencegah dan menangani stunting, ini juga menjadi wujud komitmen kita yang semakin kuat untuk mencegah dan menekan stunting,” paparnya.
Wonosobo menjadi lokasi pertemuan bukan sekedar memilih acak namun atas dasar program dan prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Wonosobo. Diantaranya melalui program “Sobo Hebat Sedulur Selawase” pemerintah Kabupaten Wonosobo dan seluruh lintas sektor dan masyarakat berkomitmen untuk mewujudkan Wonosobo bebas stunting.
“Persoalan stunting adalah tanggung jawab bersama. Tidak milik ibu saja, bapak saja, Pemkab saja, tapi kita bersama. Sehingga target kita 14 persen tahun depan, insya Alloh dengan usaha kita semua ini bisa tercapai,” kata Bupati Wonosobo H. Afif Nurhidayat, S.Ag. ketika menjadi narasumber pada kegiatan roadshow tersebut. n
Penulis : Dadang
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Rabu, 15
November 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.