YOGYAKARTA, BKKBN — Dari 176 Desa/Kelurahan yang diusulkan, Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil meraih “Award Desa Bebas Stunting 2023” untuk kategori Intervensi Spesifik.
Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting. Umumnya merupakan upaya di sektor kesehatan seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi, peningkatan status gizi ibu, dan pencegahan penyakit menular serta kesehatan lingkungan.
Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), di Hotel Sahid Babarsari Yogyakarta, Senin (13/11/2023).
Selain kategori intervensi spesifik, diberikan pula award untuk tiga kategori lainnya, yaitu Kategori Intervensi Sensitif kepada Desa Bontolo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan; Kategori Integrasi Kawasan Tanpa Rokok Dan Pencegahan Stunting kepada Desa Kire, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat; dan Kategori Pengolahan Pangan Lokal kepada Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Desa/Kelurahan tersebut merupakan yang terbaik dalam setiap kategori, disamping 16 desa/kelurahan lainnya yang juga mendapatkan award.
Peran layanan primer serta kolaborasinya dengan pemerintahan di tingkat kecamatan, kalurahan dan desa merupakan hal yang sangat penting dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia. Target-target bidang kesehatan sulit tercapai tanpa kolaborasi antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan pemangku kepentingan di tingkat desa.
Untuk itu perlu ada pengakuan dan apresiasi peran strategis dari desa/kelurahan dalam upaya pengendalian stunting.
Atas dukungan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BKKBN dan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) kembali menyelenggarakan Desa Bebas Stunting Award 2023.
Di bawah kepemimpinan Lurah Hernawan Zudanto Kalurahan Sidoluhur yang pada 2020 tercatat memiliki angka stunting 21,50 persen, pada 2021 berhasil diturunkan menjadi 15,04 persen dan 8,68 persen pada 2022 atau turun 12,86 persen dalam dua tahun. Rata-rata penurunan stunting di kalurahan ini lebih dari 6 persen per tahun.
Award diraih Kalurahan Sidoluhur setelah menjalani serangkaian penilaian oleh tim dari unsur BKKBN, Kemendes PDTT, ADINKES, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Aspek utama yang dinilai meliputi kelengkapan dokumen, aspek kemanfaatan dari upaya atau adanya inovasi yang dilakukan.
Bobot utama penilaian pada aspek dampak/skala manfaat dari upaya yang dilakukan. Selain itu unsur kebaruan atau inovasi serta kemudahan replikasi pada daerah lainnya juga menjadi aspek yang dinilai.
Sebelum mengikuti ajang ini, Kalurahan Sidoluhur telah ditetapkan oleh BKKBN sebagai kalurahan percontohan praktik baik desa bebas stunting.
Kriteria pemilihan kalurahan atau desa sebagai lokus praktik baik adalah adanya upaya penurunan stunting yang signifikan. Selain itu juga memiliki dukungan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan program dan anggaran kalurahan/desa.
Desa terpilih juga harus memiliki inovasi untuk menjawab permasalahan terkait penurunan stunting.
Kepala BKKBN dokter Hasto dalam sambutannya mengatakan, pada 2030 ada 17 target agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai. Tiga di antaranya adalah menghilangkan kelaparan dan menurunkan risiko kekurangan gizi, menurunnya rasio Angka Kematian Ibu/Neonatal, dan meningkatkan akses kesehatan reproduksi. Stunting dan pelayanan KB termasuk di dalamnya.
Ditambahkan dokter Hasto, target SDG’s 2030 sebagai persiapan untuk loncatan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita sekarang hidup dalam tekanan, sehingga (mau tidak mau) harus berubah. Ekspektasi publik tinggi sekali karena rakyat sekarang ‘always on’ (line),” demikian dokter Hasto mengatakan. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, rakyat senantiasa memantau dan mengkritisi secara langsung kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpinnya.
Award Desa Bebas Stunting merupakan salah satu upaya apresiasi pencapaian para pemimpin di tingkat desa atau kalurahan.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili Kepala Pusat Data dan Informasi, Theresia Junidar, mengatakan upaya Kemendes PDTT dalam menggerakkan pembangunan desa salah satunya melalui Dana Desa.
Sejak 2015, total Dana Desa yang disalurkan sebanyak 70 ribu lebih desa, dengan nilai mencapai Rp 538,9 triliun. Penyaluran Dana Desa terbukti telah berhasil mendongkrak peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari rata-rata Rp 329 juta per desa di 2014 sebelum adanya Dana Desa menjadi Rp 701 juta per desa di 2015 dan terus naik hingga mencapai rata-rata Rp 1,08 miliar per desa pada 2023. Salah satu penggunaan Dana Desa untuk upaya percepatan penurunan stunting
Ketua Umum ADINKES, M. Subuh, memberikan sambutan selamat datang kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang hadir pada pertemuan bertajuk Pentaloka Nasional ADINKES 2023 yang akan berlangsung sampai 16 November 2023.
Tampak mendampingi dokter Hasto, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani dan Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie selaku tuan rumah. n
Penulis: FX Danarto SY
Editor: Santjojo Rahardjo
Tgl Rilis : Selasa, 14 November 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.