MANADO, BKKBN — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting, atau gangguan pertumbuhan pada anak balita, melalui penyediaan sarana dan  prasarana air bersih dan sanitasi. 

Terkait kegiatan Kementerian PUPR,

BKKBN mendukung dalam penyiapan data yang dibutuhkan kementerian tersebut dalam bentuk agregat per desa serta data “by name by address” dari  hasil  Pendataan  Keluarga Tahun 2021.

Pada  September 2023, Perwakilan BKKBN  Sulut  sempat diundang  oleh  Kementerian PUPR dalam  rangka  pencegahan  stunting  dengan  melaksanakan  verifikasi  data  keluarga  miskin  ekstrem  yang  akan menerima  bantuan  perbaikan  rumah  tinggal. Data Pendataan Keluarga  BKKBN   digunakan untuk intervensi di daerah  Malalayang I Timur.

Terkait kegiatan kemitraan tersebut, Ketua Pokja  Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sulut, Rosillia B Wowiling, S.Sos, M.Si, didampingi  Pengelola  Data dan Informasi Irma F Tulungen, S.Psi, M.kes  dan  Agus Purwadi, S.Si, bertandang ke Aer Terang, Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Bersama Tim PUPR Provinsi Sulut, Tim BKKBN Sulut tersebut melaksanakan  verifikasi data. Dalam pelaksanaan verifikasi tersebut, tim sekaligus juga melakukan peninjauan keluarga miskin  ekstrem di desa tersebut yang berjarak 312 km dari Kecamatan Malalayang I Timur. 

Pada  September 2023, Perwakilan BKKBN  Sulut  sempat diundang  oleh  Kementerian PUPR dalam  rangka  pencegahan  stunting  dengan  melaksanakan  verifikasi  data  keluarga  miskin  ekstrem  yang  akan menerima  bantuan  perbaikan  rumah  tinggal. Data Pendataan Keluarga  BKKBN   digunakan untuk intervensi di daerah  Malalayang I Timur.

Terkait kegiatan kemitraan tersebut, Ketua Pokja Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sulut, Rosillia B Wowiling, S.Sos, M.Si, didampingi Pengelola Data dan Informasi Irma F Tulungen, S.Psi, M.kes dan Agus Purwadi, S.Si, bertandang ke Aer Terang, Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Bersama Tim PUPR Provinsi Sulut, Tim BKKBN Sulut tersebut melaksanakan verifikasi data. Dalam pelaksanaan verifikasi tersebut, tim sekaligus juga melakukan peninjauan keluarga miskin ekstrem di desa tersebut yang berjarak 312 km dari Kecamatan Malalayang I Timur.

Dari hasil verifikasi dan peninjauan di Desa Aer Terang Tanah Putih, sebagian besar keluarga yang ada di desa tersebut dikategorikan miskin ekstrem. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, dalam rangka pencegahan stunting.

Sayangnya, dari beberapa data keluarga yang ada, sebagian besar keluarga di sana tidak bisa menerima bantuan sehubungan status tanah yang ditempati bukan hak milik, melainkan hanya sewa.

Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Ketua Pokja Rosillia Wowiling memberikan arahan kepada keluarga yang dikunjungi. Mereka dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, dan memberikan makanan yang bergizi bagi anak-anak dan pasangan Usia Subur (PUS).

Termasuk diinformasikan juga tentang 4Terlalu : Terlalu Muda untuk melahirkan, Terlalu tua melahirkan, Terlalu rapat jarak melahirkan, dan Terlalu sering melahirkan.

Disampaikan pula bahwa koordinasi sektor dalam program percepatan penurunan stunting, dan juga kemiskinan ekstrem, harus terus ditingkatkan.

“Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Dan target nasional pada 2024, prevalensi stunting turun hingga menjadi 14 persen,” ujar Rosillia. n

Penulis Vin Mamarodia
Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Kamis, 9 November 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.