BANJARMASIN, BKKBN – Tak berhenti melakukan layanan kepada masyarakat, kali ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kalimantan Selatan melaksanakan Bakti Sosial Pelayanan KB MKJP Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Sabtu (4/11/2024) lalu.

MOW kali ini menjaring 14 akseptor yang berasal dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Tak gampang menjaring akseptor KB. Apalagi akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), lebih khusus MOW. Diperlukan  berbagai trik dalam penjaringan akseptor  oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau yang sering dikenal dengan nama PLKB. 

Sebut saja Maria Olpah, PLKB asal Banjarmasin Barat. Ia menuturkan untuk menjaring akseptor MOW, ia sering sekali mengadakan penyuluhan langsung ke Kelompok-Kelompok Kegiatan (Poktan) yang  di dalamnya  berhimpun  kader Pembantu Pembina Keluarga Berencaana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD. 

Mereka selalu aktif menghimpun anggotanya dan membina masyarakat terdekat untuk menghidupkan dan mewujudkan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga.

“Selaku PLKB saya selalu melakukan penyuluhan di wilayah kerja saya.  Sehingga 

masyarakat, terlebih kader dan anggota poktan binaan saya sangat mengenali saya. Apapun kegiatan yang dilakukan, mereka kerap ikut serta.  Selain juga sebagai upaya saya mempertahankan KB aktif yang selama ini sudah terjaga di wilayah kerja saya.”

Menurut Olpa, komunikasi interpesonal  akan mudah terlaksana apabila semua sudah aktif dan mengenali program yang dibawa PLKB ke tengah masyarakat. Membuat mereka mudah yakin dan tertarik apabila komunikasi dibangun   berkesinambungan dan terjaga dengan masyarakat,” tambah Olpah.

Sementara Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan, dr. Lasma Uli Lumbantoruan,  dalam arahannya menjelaskan tentang KB MKJP MOW.

Tubektomi (MOW) adalah kontrasepsi mantap pada seorang wanita yang sudah merasa cukup dengan jumlah anak yang dia punya. Tubektomi merupakan kontrasepsi mantap yang kedepannya seorang ibu tidak bisa mempunyai anak lagi. 

Ibu yang memilih cara KB MOW harus sudah mempunyai dua atau tiga anak ataupun lebih, di mana  selama ini menggunakan pil dan suntik. “Ibu-ibu ini bisa beralih pada kontrasepsi jangka panjang yaitu strerilisasi pada wanita,” ungkap dr. Lasma.

Memberikan sambutan pada kesempatan ini adalah Dr. Diauddin, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Plt. Direktur RSUD Ulin Kalimantan Selatan.

“Kegiatan yang didukung oleh RSUD Ulin  bekerjasama dengan BKKBN Kalimantan Selatan ini diharapkan tidak sampai di sini saja namun hendaknya berkelanjutan.  Karena MOW  merupakan kontrasepsi mantap yang aman dan jangka panjang dibandingkan kontrasepsi-

kontrasepsi lain yang bisa menimbulkan efek samping.”

“Terlebih bagi ibu-ibu yang berisiko melahirkan sebagai upaya menjaga kesehatannya atau ibu-ibu yang selalu was-was apabila kebobolan,” ujar dr. Dia.

Liliana, salah seorang akseptor KB MKJP MOW menyatakan untuk menjaga kesehatannya, ia lebih memilih menjalani KB MKJP MOW.

“Karena disaat melahirkan anak saya yang ketiga, saya mengalami pendarahan. Dan sering gugup ketika akan melakukan KB suntik ataupun KB lainnya, sehingga tekanan darah saya naik,” ujar Liliana.

Pelayanan bakti sosial yang digelar (BKKBN) Kalimantan Selatan ini merupakan upaya menurunkan angka stunting dan kematian ibu dan bayi. Di antaranya dengan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Kegiatan ini akan segera dilanjutkan kembali di Rumah Sakit Tk.III dr. R.Soeharsono, Banjarmasin. Diadakan bertepatan dengan kegiatan Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Ibu ke-95 di seluruh provinsi pada 21 November hingga 3 Desember 2023. n

Penulis : Risna Yulida

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Selasa, 7 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.