JAKARTA, BKKBN — India mengunjungi Indonesia untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik program Keluarga Berencana, khususnya metode kontrasepsi implan dan kontrasepsi hormonal suntik _Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)_. 

Data UNFPA, menurut State of World Population Report (SWOP) 2023, menunjukkan  bahwa India menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia pada tanggal 14 April 2023 lalu, sebuah gelar yang disandang oleh China pada beberapa dekade. India memulai menggunakan implan dan DMPA dan belajar dari Indonesia.

“Pada Kesempatan ini, Indonesia akan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait kebijakan dan implementasi teknis dalam manajemen rantai pasok kontrasepsi tipe implan, peran para bidan dalam program KB dan implementasi pelayanan KB di Indonesia,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), pada acara pembukaan _“Knowledge Sharing on Family Planning Programmes in Indonesia with A Focus on  Implants and  DMPA for India”_, di Aston Priority Simatupang, Senin (06/11/2023).

Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA,  Dokter Hasto menjelaskan kepada Delegasi India yang hadir pada acara tersebut bahwa keberhasilan Indonesia menurunkan Total Fertility Rate dari 5,6 di tahun 1970 menjadi 2,14 di tahun 2023 dikarenakan beberapa faktor. 

Faktor-faktor itu antara lain komitmen pemerintah dari semua tingkatan, pelayanan yang terintegrasi di tingkat desa dan keterlibatan dan kontribusi berbagai sektor, serta  ditetapkannya BKKBN sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan program keluarga berencana di Indonesia.

“Di Indonesia, penggunaan alat kontrasepsi meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil  Pendataan Keluarga tahun 2022, terdapat 59,4% akseptor menggunakan alat kontrasepsi modern, di mana suntikan, pil, dan implan menjadi alat kontrasepsi yang paling populer di kalangan pasangan yang memenuhi syarat. 

Dalam pelayanan keluarga berencana, peran pemerintah adalah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi, meningkatkan kompetensi penyedia layanan keluarga berencana, dan menjamin pembiayaan pelayanan keluarga berencana.

Selain itu untuk menjamin pembiayaan layanan keluarga berencana dan mengurangi pengeluaran, serta memperluas cakupan layanan Keluarga Berencana, Pemerintah Indonesia telah membentuk Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-Kesehatan). 

BKKBN dan BPJS bekerja sama untuk memastikan akses yang terjangkau dan nyaman terhadap berbagai metode kontrasepsi. Peran BKKBN adalah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi di semua jenis fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS. Sedangkan BPJS mencakup layanan keluarga berencana dari klinik kesehatan pemerintah dan swasta yang terdaftar. 

BKKBN juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik atau DAK dan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB.

Berbeda dengan Indonesia, di India metode sterilisasi perempuan atau di Indonesia disebut MOW (Metoda Operasi Wanita) atau tubektomi merupakan metode dominan dalam program nasional India. Sedangkan metode penjarangan kehamilan masih sangat terbatas. Salah satunya dengan Reversible Contraception yaitu implan dan IUD.

Metode perencanaan keluarga yang paling disukai tetaplah sterilisasi wanita, dan negara ini memiliki populasi muda. Sekitar 27 persen dari populasi India berusia antara 10 hingga 24 tahun. 

“Anda dapat memahami dengan meningkatnya keinginan mereka untuk menunda kehamilan, menunda pernikahan, dan mendapatkan pendidikan lebih tinggi, itu mengindikasikan bahwa negara harus fokus pada Reversible Contraception, di mana saat ini metode yang paling disukai adalah sterilisasi wanita. Dan India berkomitmen untuk fokus pada Reversible Contraception. Ini merupakan salah satu komitmen FP 2030 India dan UNFPA India mendukung hal itu,” jelas Programme Specialist-Sexual Reproductive Health & Rights UNFPA India Dr. Saswati Das dalam sambutannya.

Ia menyebutkan bahwa India baru-baru ini telah membeli dua alat kontrasepsi baru dan berharap kunjungannya bersama delegasi India lainnya ke Indonesia kali ini bisa belajar tentang cara implementasi pelayanan dan pemakaian implan tersebut di Indonesia. 

Dalam kunjungan kerjasama South-South ini India  ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana layanan implan dikelola, bagaimana kualitas layanan dijamin. Termasuk sumber kontrasepsi ini apakah dibeli atau diproduksi di Indonesia dan bagaimana pengelolaannya.

UNFPA India baru-baru ini telah membeli dua kontrasepsi baru, yaitu implan subdermal dan depomedroksiprogesteron asetat subkutan (DMPA-SC), karena pemerintah baru-baru ini memasukkan dua metode baru ini ke dalam pilihan. 

UNFPA telah memesan 200.000 implan dan 200.000 DMPA-SC dalam dua tahap untuk seluruh negara. UNFPA India juga telah membeli plasebo dan model lengan manusia untuk pelatihan. 

“Jadi, pemerintah berkomitmen untuk memperluas pilihan kontrasepsi dan UNFPA India mendukung itu. Dan kami juga, ini adalah kunjungan ketiga dalam seri kerjasama triangular South-South. Dua kunjungan sebelumnya dilakukan di Kenya dan ini di Indonesia karena program implan Indonesia sudah cukup lama dan kami ingin belajar dari Indonesia,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa angka kesuburan total (TFR) di India telah turun di bawah angka kesuburan pengganti. Saat ini  TFR India   2 menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2019 dan 2021. 

Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi telah berkurang dari 12 menjadi 9 dari tahun 2014-15 hingga 2019-21. “Ini adalah pencapaian luar biasa untuk program perencanaan keluarga,” tandasnya.

Terdapat lima metode alat kontrasepsi yang digunakan di India selama ini yakni sterilisasi perempuan (tubektomi), sterilisasi laki-laki (vasektomi), IUD, kontrasepsi oral, dan kondom.

Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara (PPKASN), Sri Prastiwi Utami, berharap acara ini bisa menjadi pembelajaran bagi masing-masing negara terkait program keluarga berencana.

“Saya mendorong Anda untuk memanfaatkan kesempatan unik ini sebaik-baiknya, untuk mengajukan pertanyaan, untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna, dan untuk membangun jaringan dengan sesama peserta.”

“Pengetahuan yang Anda peroleh selama Program Berbagi ini tidak hanya akan bermanfaat bagi Anda tetapi juga akan mempunyai dampak yang luas terhadap komunitas dan individu yang Anda layani melalui pekerjaan Anda di bidang keluarga berencana.”

“Saat kita memulai perjalanan pembelajaran dan kolaborasi bersama ini, saya yakin bahwa hasil dari program ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas setiap peserta tetapi juga berkontribusi pada perbaikan program keluarga berencana di Indonesia dan India,” harapnya.

Delegasi India yang hadir pada acara tersebut diantaranya Mission Director of National Health Mission Dr Jitendra Kumar Soni, IAS; Director-RCH of Government of Rajasthan Dr Lokesh Chaturvedi; Mission Director of National Health Mission Dr Brundha D, IAS;

Additional Director, Technical of National Health Mission Dr. Niroda Kumar Sahu; O&G Specialist of Department of Health & Family Welfare, Government of Odisha Dr Dillip Ranjan Patra dan seterusnya. 

Sedangkan perwakilan  Indonesia hadir perwakilan BKKBN, Kementerian Sekretariat Negara dan UNFPA Indonesia. 

 

Penulis: Rizky Fauzia

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis: Senin, 6 November 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.