JAYAPURA, BKKBN – Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Papua terus digalakkan oleh seluruh lapisan, mulai dari   pemerintah hingga swasta. 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen salah satunya. Kabupaten ini berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 33,1% di  2021 menjadi 31,1% di  2022.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022, Provinsi Papua mengalami kenaikan prevalensi stunting sebesar 5,1%, dari 29,5% menjadi 34,6%. Namun, salah satu kabupaten dari 29 kabupaten/kota yang mengalami penurunan prevalensi stunting adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai intervensi telah dilakukan, salah satunya di Distrik Yapen Selatan, yang menjadi lokasi pelaksanaan pertemuan Evaluasi Minilok pada Rabu (25/10) lalu. 

Berdasarkan laporan pelayanan kesehatan di Puskesmas Serui Kota, telah dilaksanakan pemeriksaan ibu hamil dari 13 kampung, pemantauan balita, pemberian tablet tambah darah sebanyak empat tablet per bulan bagi sejumlah siswi di 18 SD, delapan SMP, lima SMA dan dua SMK.

Pemberian vitamin A, dan pemberian imunisasi TT (Tetanus Toxoid) juga dilakukan bagi calon pengantin (catin) dari beberapa kampung, yaitu Serui Kota, Serui Jaya, dan Tarau.

Diketahui pula adanya  tantangan yang kerap ditemui dalam pelayanan kesehatan, utamanya  kurangnya kepedulian orang tua dalam memantau pertumbuhan balita, pola asuh dalam keluarga, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 90 hari kurang mendapat respon dari orang tua, dan kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan maupun dukungan dari keluarga. 

Di samping itu, ada juga kendala dalam pemeriksaan kesehatan catin yang belum dilakukan, di mana hanya imunisasi catin dan kunjungan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjalan. 

Semangat percepatan penurunan stunting ini kembali dipertegas dalam kegiatan Forum Koordinasi Stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2023 yang dilaksanakan pada Selasa (31/10) pagi di Gedung Silas Papare, Serui.

Kegiatan tersebut mendapat sorotan khusus dari Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Welliam R. Manderi, S.IP, M.Si, yang dalam sambutannya dibacakan oleh Asisten 3 Administrasi dan Umum Sekda, Ir Wahyudi Irianto.

Welliam   menyebutkan bahwa terselenggaranya rapat koordinasi tersebut harus dipandang sebagai forum strategis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program-program. Juga untuk  mengidentifikasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut.

Bentuk komitmen pimpinan daerah dan lintas sektor juga terlihat sejak dikukuhkannya mitra BAAS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting) dari 52 instansi pada bulan April, pemberian makanan tambahan  oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Selain itu, pendataan keluarga berisiko stunting  saat ini sedang berjalan, dan pembuatan regulasi berupa Perbup Percepatan Penurunan Stunting yang direncanakan terbit pada awal tahun 2024.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Papua, Arianto Gamar, SH, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN memperkuat pernyataan Bupati Kepulauan Yapen, bahwa kegiatan tersebut ditujukan salah satunya untuk mereview perkembangan pelaksanaan proram percepatan penurunan stunting. 

Diharapkan kegiatan tersebut dapat merumuskan strategi, langkah-langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2023 hingga 2024.

Perlu diketahui, berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM), terdapat sejumlah 303 bayi stunting yang terpantau di 13 puskesmas di Kabupaten Kepulauan Yapen. 

e-PPGBM memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas.

Adapun  keluarga berisiko stunting berdasarkan data Pendataan Keluarga tahun 2022 sejumlah 5.101 keluarga.

Berdasarkan data tersebut, Tim Pendamping Keluarga diterjunkan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting dan bayi stunting.  Data dari hasil pendampingan itu terinput dalam aplikasi Elsimil. 

Penulis: Tricintya C. A. Kobis

Editor: Santjojo Rahardjo

Hari, Tanggal Rilis: Selasa, 31 Oktober 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.