Siaran Pers BKKBN
Nomor : 1233/M.C/X/2023

Terjadi Akibat Faktor Multi Dimensi, Jatim Perlu Usaha Keras Capai Target 14 Persen Prevalensi Stunting Di 2024

SURABAYA, BKKBN — Upaya penurunan stunting tidak berakhir pada 2024. Karena stunting dijadikan salah satu indikator pembangunan kesehatan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pada 2045, prevalensi stunting pada balita di Indonesia ditargetkan mencapai 5 persen.

Hal itu dikatakan Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas saat mengawali pertemuan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting bersama Kementerian/ Lembaga yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan 12 provinsi prioritas khusus, bertempat di Hotel Vasa, Surabaya, Senin (16/10/2023).

Bahjuri Ali melanjutkan, prevalensi stunting di Indonesia turun 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada t 2022. Sementara target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 prevalensi stunting turun ke 18,4 persen belum tercapai. Sementafa RKP tahun 2023 adalah 17,5 persen.

“Untuk mencapai target RPJMN tahun 2024 prevalensi stunting 14 persen diperlukan penurunan paling tidak 3,8 persen per tahun,” ujarnya.

“Progress Penurunan Prevalensi Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas, Jawa Timur termasuk daerah dengan penurunan terbesar,” imbuh Bahjuri Ali.

Sementara itu, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur pada kesempatan itu mengatakan, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Jawa Timur mengalami penurunan dari 23,5% pada 2021 menjadi 19,2% tahun 2022.

Dari 38 wilayah kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur, sejumlah 24 kabupaten/kota mengalami penurunan. Di lain pihak 14 lainnya mengalami kenaikan prevalensi stunting.

“Melihat data proyeksi stunting Provinsi Jawa Timur, bila tahun 2022 angka prevalensinya 20,88%, maka prevalensi stunting di Jatim tahun 2023 diproyeksikan di angka 17,9%, kemudian di tahun 2024 menjadi 14,92%. Artinya, kita perlu usaha lebih keras untuk mencapai target 14% di tahun 2024,” urai Liswati.

Dengan prevalensi 14,92%, menurut Liswati, masih sekitar 500 ribu balita di Jawa Timur yang mengalami stunting.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, dra. Maria Ernawati, MM menjelaskan bahwa stunting disebabkan karena faktor multidimensi.

Menurut Erna, anak stunting selain karena kekurangan gizi kronis pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan, juga dipicu karena praktek pengasuhan yang tidak baik, kurangnya akses layanan kesehatan, akses air bersih dan sanitasi serta kurangnya pemahaman masyarakat akan stunting dan bagaimana pencegahannya.

“Karena disebabkan oleh faktor multi dimensi sehingga penanganannya pun perlu dilakukan oleh multi sektoral. Dilakukan melalui pendekatan pentahelix, baik oleh pemerintah, masyarakat, akademisi, kalangan dunia bisnis dan media. Sehingga permasalahan stunting bisa kita eliminasi,” kata Maria Ernawati.

Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh beberapa rekomendasi. Antara lain, untuk sasaran yang belum mendapatkan intervensi, diperlukan kebijakan khusus terkait persiapan calon pengantin sebelum menikah untuk menurunkan angka pernikahan dini. Hal ini perlu memperhatikan segi sosio-kultural dengan mendorong komitmen multi sektor dengan melibatkan mitra pembangunan seperti perguruan tinggi serta lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur.

Sedangkan kurangnya pemahaman masyarakat akan stunting bisa direduksi melalui upaya kampanye multi-kanal baik melalui media sosial, tatap muka dan lainnya dengan pesan yang konsisten serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain juga perlu didukung dengan kegiatan advokasi, edukasi, dan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat, melibatkan multi sektor baik swasta, akademisi, organisasi profesi dan media massa dalam mengglorifikasi pesan-pesan pencegahan stunting.

Terkait program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dinilai perlu dilakukan pemetaan dan kolaborasi dengan program atau kegiatan serupa. Seperti Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) BAAS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting), KIPAS STUNTING (Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting) maupun program lainnya dengan menggunakan panduan menu PMT lokal terstandar.

Kegiatan evaluasi ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dihadiri di antaranya 12 provinsi prioritas khusus. Yakni, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, dan NTT, ditambah Papua dan Papua Barat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pembangunan Manusia Bappenas, Amich Alhumamih, PhD; Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN, Pungkas Bahjuri Ali; Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK, drg. Agus Suprapto, M.Kes; dan Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Ir. Siti Fathonah.

Turut hadir Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim beserta mitra lintas sektor provinsi lainnya. n

Penulis : Devi
Editor: Santjojo Rahardjo
Foto : Raditya Ma’arif

Tanggal Rilis: Selasa, 17 Oktober 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.