Siaran Pers BKKBN
Nomor : 1221/M.C/X/2023-AP
Wagub Bengkulu: Percepatan Penurunan Stunting Perlu Campur Tangan Bupati
BENGKULU, BKKBN – Wakil Gubernur Bengkulu Dr. Rosjonsyah selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu akhir pekan kedua Oktober 2023 menerima kunjungan audiensi tim teknis percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu.
Pertemuan bersama sejumlah anggota TPPS tersebut berlangsung di ruang kerja Wagub Bengkulu pada Jumat (13/10/2023) untuk membahas beberapa agenda penting terkait aksi pencegahan dan penurunan tubuh kerdil akibat kekurangan gizi kronis.
Hadir pada audiensi selain Plt. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah yang didampingi Koordinator Program Manager (KPM) Satuan tugas (Satgas) Stunting Provinsi Bengkulu Yusran Fauzi, tampak beberapa tim teknis lainnya.
Mereka berasal dari kantor Kementerian Agama (Kemenag), Dinkes, DPPPPAKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bappeda Provinsi Bengkulu. Juga hadir unsur akademisi di Provinsi Bengkulu yaitu Poltekkes Kemenkes.
Pertemuan khusus penanganan stunting itu membahas beberapa agenda besar terkait aksi percepatan penurunan stunting. Terdapat agenda penguatan tim kerja TPPS Provinsi Bengkulu, Progres pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, evaluasi dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penguatan program kerja.
Dalam pertemuan singkat itu Wagub Bengkulu meminta agar pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama lintas lembaga teknis dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu dapat dibuktikan dengan menghasilkan inovasi serta aksi nyata di lapangan.
Aksi nyata itu, kata Wagub, harus berpihak kepada masyarakat, dengan pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting dan keluarga yang terpapar.
“Ayo buat inovasi dan salurkan bantuan telur, sayur, dan makanan tambahan lainnya khususnya pangan lokal. Agar sisa waktu yang singkat ini bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat. Dan segera 
tingkatkan kembali koordinasi antar lembaga teknis penurunan stunting,” ujarnya.
Menurut Wagub, dalam percepatan penurunan stunting perlu campur tangan aktif bupati dalam berbagai hal. Terutama kebijakan kepala daerah. “Jangan melepaskan persoalan stunting hanya kepada Ketua TPPS kabupaten dan kota,” ujar Wagub.
“Saya belum melihat gerakan pemerintah kabupaten dan kota membuat aksi nyata ke tengah keluarga yang membutuhkan sebagai penerima manfaat pemutus mata rantai stunting,” kata Rosjonsyah.
“Berikan makanan tambahan kepada keluarga berisiko stunting. Dengan aksi konvergensi dapat meraih sasaran provinsi dalam menekan prevalensi stunting sebesar 12,55 persen pada 2024 dan 15,69 pada 2023.”
Usai audiensi bersama Ketua TPPS Provinsi Bengkulu, Iqbal mengatakan bahwa pertemuan yang diikuti tim kerja teknis penurunan stunting membahas beberapa agenda. Agenda utama adalah pencegahan stunting menjelang akhir tahun kerja 2023.
Iqbal berharap pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengeksekusi sisa waktu deengan aksi nyata dari berbagai komponen seperti yang telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 72/2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. n
Penulis : Penardi, Sos
Editor: Santjojo Rahardjo
Rilis : Sabtu, 14 Oktober 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.