Siaran Pers BKKBN
Nomor : 1229/M.C/X/2023
Pentingnya 1000 HPK, BKKBN Lakukan Roadshow Ke Kelompok BKB
DENPASAR, BKKBN – Intervensi yang paling utama dalam percepatan penurunan stunting adalah perbaikan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau dari anak umur 0-2 tahun.
Hal itu disampaikan Desak Kalpika, Ketua Pokja Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB) Perwakilan BKKBN Provinsi Bali pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 1.000 HPK di Kabupaten Badung, Senin (16/10).
“Periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasaan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Ini menjadi kunci mengentaskan stunting,” ucap Desak.
Provinsi Bali sendiri memiliki angka prevalensi stunting terendah secara nasional yaitu 8 persen (Berdasarkan SSGI 2021) namun tetap saja perlu dilakukan upaya-upaya penurunan stunting agar target Bali dapat terpenuhi yaitu 6,15 persen di tahun ini.
“Terkait 1000 HPK, BKKBN juga memiliki Bina Keluarga Balita yang diharapkan melalui kader-kadernya dapat meningkatkan pengetahuan ibu dalam pemenuhan gizi serta lebih memperhatikan perkembangan balita,” jelasnya
Bina Keluarga Balita sendiri merupakan program BKKBN yang digaungkan hingga tingkat desa dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal.
“Jadi, kami berharap melalui BKB ini pengasuhan 1000 HPK menjadi prioritas utama bagi setiap keluarga 
yang hadir,” ucapnya.
Dijelaskan bahwa terdapat 2.588 kelompok BKB di Bali. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal dilihat dari data Siga per 16 Oktober 2023 bahwa keluarga anggota bina keluarga balita yang hadir dalam pertemuan penyuluhan bina keluarga balita (BKB) masih kecil yaitu 51,70 persen.
“Untuk itu kami melakukan monev ini di sembilan kabupaten/kota. Diharapkan melalui kegiatan ini, juga kurang optimalnya kehadiran keluarga dalam kelompok BKB, dapat kita atasi bersama,” harapnya.
Sementara itu, Nengah Warniti, salah satu peserta Monev 1000 HPK di Kelompok BKB Mekarsari Kabupaten Badung, mengatakan bahwa masih terus berupaya menghadirkan keluarga serta melakukan sosalisasi 1000 HPK.
“BKB Mekarsari di Kabupaten Badung telah jalan setiap bulannya bersama posyandu dengan BKB Kita yang sudah diberikan. Monev ini sangat penting bagi kami karena kami merasa diperhatikan dengan harapan apa yang masih kurang bisa kami tingkatkan lagi ke depannya”, ucap Nengah
Monitoring dan Evaluasi pengasuhan 1000 HPK ini berlangsung di sembilan kabupaten/kota hingga 25 Oktober 2023, dengan mengundang perwakilan OPD/KB, kader BKB dan Penyuluh KB (PKB) di wilayah masing-masing. n
Penulis : Nur Octavia Dian Rahayuningsih
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Selasa, 17 Oktober 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.