Siaran Pers BKKBN
Nomor : 1220/M.C/X/2023

Membedah Tugas Tim Pendamping Keluarga, Poltekkes Kemenkes Gelar Penelitian

MAKASSAR, BKKBN – Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari “double burden malnutrition” (DBM), mempunyai dampak sangat merugikan dari sisi kesehatan, produktivitas maupun ekonomi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Stunting memang memiliki dampak terhadap perkembangan anak. Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal.

Hal ini berarti kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karenanya, stunting menjadi salah satu prioritas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk segera diselesaikan. Pada laporan World Health Statistics tahun 2018, prevalensi kejadian stunting masih berada pada negara berkembang. Khususnya pada WHO African Region (AFR), WHO Eastern Mediterranean Region (EMR), WHO SouthEast Asia Region (SEAR) dan WHO Western Pacific Region (SPR).

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan tahun 2019 prevalensi stunting sebesar 27,7 persen, SSGI tahun 2021 sebesar 24,4 persen dan SSGI tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada 2024.

Untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting.

Oleh karena itu, BKKBN membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta kader Keluarga Berencana (KB).

Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, BKKBN menggunakan strategi pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran. Yakni, calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui hingga pasca salin, dan anak 0-59 bulan.

Bertolak dari program strategis nasional tersebut, bertempat di ruang pola Kantor Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan menerima Tim Peneliti Kajian Kebijakan Strategis (KKS) Poltekkes Kemenkes Makassar.

Keduanya secara bersama-sama melakukan Focus Group Discussion (FGD) penelitian yang akan dilakukan terkait Evaluasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Makassar.

Alasan penelitian ini dilakukan karena TPK berperan dalam proses percepatan penurunan stunting mulai dari hulu, terutama dalam pencegahan, hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting.

Merujuk pada Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga, tugas TPK meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Bertujuan meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting.

Adapun sasaran prioritasnya ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, dan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan tiga bulan pranikah.

Tugas TPK sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan meminimalisir pengaruh dari faktor risiko stunting.

Pertanyaannya, bagaimana peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) melaksanakan tugasnya melakukan pendampingan pada keluarga sasaran di Kota Makassar.

Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan tujuan u memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pengetahuan tim pendamping keluarga tentang stunting, mendeskripsikan pengetahuan tim pendamping keluarga terhadap tugas pokok fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK), mengidentifikasi faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas TPK, dan mendeskripsikan hambatan pelaksanaan tugas TPK. n

Penulis: IG Rukmana
Editor: Santjojo Rahardjo
Hari, Tanggal Rilis: Jumat, 13 Oktober 2023

Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.