Siaran Pers

No. 1168/M.C/IX/2023-AP

Tingkatkan Kapasitas Dampingi Ibu Hamil, TPK Mendapat Pembekalan Program PPS

BANJARMASIN, BKKBN — Tim Pendamping Keluarga (TPK) mendapat pembekalan  tentang program percepatan penurunan stunting (PPS) guna meningkatkan kapasitas mereka saat bertugas  mendampingi ibu hamil dan  pasca persalinan. 

Pembekalan tersebut berlangsung pada kegiatan “Orientasi Peningkatan Kapasitas Pendamping Ibu Hamil dan Pasca Persalinan dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023”, Rabu, (27/9/2023),  di Hotel Harper, Banjarmasin.

Diselenggarakan sekaligus  untuk memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia 2023.

Setidaknya ada  75 peserta  mendapat pembekalan itu. Mereka adalah pengelola program KB, operator aplikasi Elsimil, Ketua IPeKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Dinas Kesehatan, dan PC Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Para peserta berasal dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.

Dibuka secara daring, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ir. H. Ramlan, MA,   menyampaikan bahwa stunting memiliki relevansi yang tinggi dengan frekuensi dan jarak antara kehamilan dan persalinan.

“Jarak kehamilan dan jarak persalinan menjadi sangat penting. Peran KB pasca persalinan menjadi sangat strategis untuk mencegah tingginya kehamilan yang tidak diinginkan. Karena di setiap kehamilan yang tidak diinginkan ada ketidaksiapan fisik, biologis maupun psikologis yang menyebabkan terjadinya stunting pada anak,” jelasnya.

Lebih jauh ia memaparkan total persalinan di Indonesia setiap tahunnya lebih dari 4,45 juta (BPS 2022) dan yang langsung menggunakan kontrasepsi  KB pasca persalinan (KB PP) berdasarkan data SIGA per September 2023 (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN jumlahnya masih rendah yakni di bawah 30%.

“Hal ini menjadi tantangan  tersendiri bagi Tim Pendamping Keluarga  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan KB pasca persalinan. Pada ibu pasca persalinan, TPK akan mendampingi untuk melakukan konseling KB,” tutur Ramlan.

“Pemantapan bagi ibu pasca salin agar mendapatkan akses ber-KB, karena pada umumnya ibu pasca salin ingin menunda kehamilan dalam waktu 1-2 tahun. Oleh karena itu dibutuhkan informasi yang tepat dan akurat,” tambahnya.

Kegiatan orientasi ini sendiri diisi dengan diskusi yang terbagi menjadi dua panel. Untuk panel pertama  diisi dengan materi “Capaian Kesertaan KB Pasca Persalinan Triwulan II Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023” yang disampaikan  Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan.

Materi lainnya  “Penguatan Konseling KB Pasca Persalinan pada Masa Kehamilan dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting” yang disampaikan Perlumpulan Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Kalimantan Selatan.

Berikutnya adalah materi “Pemenuhan Asupan Gizi Optimal untuk Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan” yang disampaikan  Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) Kalimantan Selatan. 

Sementara panel kedua diisi dengan materi “Langkah-langkah Strategis Peningkatan Capaian Kesertaan KB Pasca Persalinan” yang disampaikan  Pokja KB dan Kespro Perwakilan BKKBN Kalsel, serta “Pencatatan dan Pelaporan Data Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan melalui Aplikasi Elsimil” yang disampaikan  Pokja Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Kalsel.

Pada kesempatan ini juga turut diserahkan apresiasi atas dukungan dan Kerjasama pada kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-30 kepada POGI Cabang  Kalimantan Selatan, PD IBI Kalimantan Selatan, serta PPDS Obstetri dan Ginekologi FK ULM. n

Penulis: Rini Pratiwi

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis, Jumat, 29/09/2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.