SIARAN PERS BKKBN

Nomor: 1172/M.C/IX/2023

Kenaikan Signifikan Prevalensi Stunting, Mendorong Kesadaran Gizi dan Kesehatan Reproduksi

MAMUJU, BKKBN — Angka prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju,  salah satu wilayah di Sulawesi Barat, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Data terbaru yang dirilis menunjukkan bahwa angkanya meningkat dari 30,3 persen menjadi 33,8 persen, naik 3,5 persen dalam satu tahun.

Oleh karena itu, Kegiatan promosi dan edukasi percepatan penurunan stunting bagi masyarakat di tingkat kabupaten dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan kesehatan reproduksi.

Tidak peduli dengan teriknya matahari, semangat masyarakat di Desa Buttuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Jum’at (29/9) begitu antusias untuk hadir pada kegiatan promosi dan KIE yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Acara tersebut menghadirkan Andi Ruskati Ali Baal, Anggota Komisi IX DPR RI, sebagai pembicara utama yang memfokuskan perhatian pada urgensi menunda pernikahan anak dan mematuhi regulasi yang mengatur usia pernikahan. Menurutnya, pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi anak.

“Jika anak Anda masih usia sekolah, jangan dinikahkan secepatnya. Itu pola yang harus kita ubah,” ujar Andi Ruskati. 

Saat ini, undang-undang No. 16 tahun 2019 mengatur batas usia pernikahan minimal 19 tahun. Namun, menurut BKKBN, usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Andi Ruskati Ali Baal juga menekankan pentingnya menghentikan pernikahan anak, memperingatkan bahwa pernikahan dini dapat membahayakan kesehatan reproduksi anak.

“Mari kita hentikan pernikahan anak secara dini, untuk melindungi masa depan mereka. Jangan sampai ada anak yang harus melahirkan anak,” tegas Andi Ruskati.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, memberikan motivasi kepada para ibu untuk membawa anak-anak mereka ke posyandu dan menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi yang baru lahir.

“Di posyandu, anak-anak akan ditimbang, diukur, dan diberikan suplemen vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat,” kata Rezky.

Rezky Murwanto juga menyadari potensi alam yang luar biasa di daerah tersebut dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkannya, khususnya sayur-sayuran hijau seperti bayam, kelor, dan daun singkong yang kaya akan nutrisi penting. Nutrisi yang cukup adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan anak yang optimal.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Mamuju, dr. Hajrah As’ad, M.Kes, menjadi salah satu pembicara pada kegiatan tersebut, dan menyampaikan bahwa tingginya angka stunting masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Mamuju. 

Ia menekankan perlunya tindakan konkret yang melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. “Calon pengantin harus terdata dengan baik oleh Tim Pendamping Keluarga yang bekerja sama dengan petugas posyandu dan Program Keluarga Harapan (PKH),” ujar dr. Hajrah As’ad. 

Selain itu, ia menegaskan perlunya pendataan yang akurat terhadap ibu hamil. Dengan adanya data yang lengkap dan terkini, petugas kesehatan dapat memberikan perawatan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Termasuk menganjurkan penggunaan KB Pasca Salin setelah proses kelahiran.

“Melalui penggunaan KB Pasca Salin, diharapkan keluarga dapat merencanakan jarak kelahiran anak yang sehat dan tepat,” tambahnya. n

Penulis: Padly Hadis Said

Editor: Santjojo Rahardjo

Hari, Tanggal Rilis: Minggu, 1 Oktober 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.