SIARAN PERS BKKBN

Nomor:  1164/M.C/IX/2023

Polda Jawa Tengah Bentuk Sistem Respon Cepat Stunting di Desa

SEMARANG — Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah terus berperan aktif dalam mengatasi stunting. 

Hal ini diwujudkan dengan berkolaborasi bersama Perwakilan BKKBN Jawa Tengah melalui program Inovasi Sistem Respon Cepat Stunting Melalui Kolaborasi “Respirasi”, Rabu (27/09/2023) di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang.

“Polda Jateng telah berkomitmen dalam bekerjasama mengatasi stunting. Sehingga dengan adanya Rumah Respirasi ini menjadi titik awal dari Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang akan dibuat Rumah Respirasi yang terdiri dari Kades, Babinkamtibmas, dan Babinsa,” kata Direktur Bina Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Lafri Prasetyono, S.I.K. M.H.

Rafri mengatakan Rumah Respirasi adalah sebuah sistem dalam upaya percepatan penurunan stunting yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah, dengan melibatkan tiga pilar utama yakni Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas. Hal ini termasuk dalam sebuah Proyek Perubahan Strategi Kolaborasi Quick Respon Penanganan Stunting di POLDA Jawa Tengah (Quick Respirasi), dengan Y Agus Triwibowo Sembiring sebagai Project Leader program tersebut.

Proyek Perubahan merupakan proyek yang dirancang sebagai peran penting Binmas dalam membantu program pemerintah menurunkan angka Stunting di Indonesia. Masalah kekurangan gizi menjadi isu nasional dan semua Lembaga Negara dituntut untuk membantu pemerintah. Maka adanya kegiatan Ini menjadi suatu perspektif kolaborasi antar Lembaga pemerintah dan juga sebagai peran Binmas dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.

“Ada 5 pilar dalam mencegah stunting salah satunya keberlanjutan, komitmen, kerjasama semua pihak. Ayo sama sama kita atasi stunting,” ajak Dir Binmas Polda Jawa Tengah.

Stunting merupakan salah satu penyebab kematian pada anak.  Dibutuhkan Tindakan percepatan dalam mengatasai permasalahan Stuntung melalui Kolaborasi. Kolaborasi yang dibangun antar Lembaga negara dimulai dari tingkat pedesaan/kelurahan , wilayah sampai nasional. Kegiatannya antara lain FGD, Komitmen Bersama, SOP sistem Kolaborasi,  Inovasi Sistem Respon Cepat Stunting Melalui Kolaborasi “Respirasi”, Posko Stunting Bersama, Sosialisasi & Implementasi Sistem Resperasi. 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulitia Ediningsih menyambut baik program ini. Menurutnya untuk percepatan mencapai target presiden 14 persen angka stunting di tahun 2024 dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong dari seluruh pihak. Dalam hal ini dari Polda dan seluruh pihak mengajak pengusaha dan melibatkan masyarakat, karena tidak bisa jika hanya dari pemerintah saja harus semua pihak.

“Dengan adanya Rumah Respirasi ini semoga stunting dapat hilang, karena dilihat dari langkahnya ada konvergensi dan kolaborasi di rumah respirasi ini. Rumah respirasi harus dimanfaatkan, jika menemukan kendala dalam menangani stunting boleh langsung segera ke rumah respirasi ini,” kata Eka.

SSGI mengungkapkan bahwa angka prevalensi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah 20,8 persen. Hal ini masih menjadi PR, jika melihat pada terget Nasional di tahun 2024 adalah 14 persen. Perlu penurunan bertahap dan siginifikan, sehingga kolaborasi menjadi jalan yang harus dipilih.

“Setelah adanya rumah respirasi diharapkan dapat meningkatkan cakupan pendampingan catin. Sehingga kita punya data catin, dan diperiksa kesehatannya sebelum menikah. Karena catin  dalam keadaan kurang gizi, dapat melahirkan anak stunting,. Dan untuk mencegah adanya New Stunting harus dicegah dari catin,” papar Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah.

Eka juga menjelaskan pentingnya memiliki data jumlah ibu hamil. Seiring dengan program provinsi Jawa Tengah “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” , besar harapan Eka ibu hamil bisa terkawal selama masa kehamilanya, termasuk pasca melahirkan dengan di arahkan untuk ber-KB. Eka juga menegaskan bahwa salah satu penyebab stunting adalah jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan ber-KB adalah solusi yang tepat untuk dilakukan.

Launching Rumah Respirasi di Desa Semowo memang menjadi perhatian khusus. Melihat data stunting di Kabupaten Semarang dengan prevalensi stunting 18,7 persen menurut SSGI, Desa Semowo menduduki nilai tertinggi dengan adanya 39 anak stunting. Maka perlu perhatian khusus, penanganan secara kolaboratif dan komprehensif. 

Kepala Desa Semowo berterimakasih atas dijadikanya Desa Semowo pilot projek, dengan didirikannya Rumah Respirasi (Respon Cepat Penanganan Stunting). Sudah 2 tahun pemerintahan Desa Semowo mengintervensi stunting. Namun kenyataanya keterkaitan masalah stunting tidak dari urusan gizi saja, ada hal hal lain juga yang itu perlu kerjasama dari lintas instansi dan masyarakat.

Pemilihan Desa Semowo sebagai pilot projek juga didukung oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Semarang, dra. Dewi Pramuning, M.Pd. Ia berterimakasih atas inisiasi POLDA Jawa Tengah dengan adanya Rumah Respirasi di Desa Semowo, Kabupaten Semarang. Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus di kroyok bersama sama, tidak hanya mengandalkan 1 sub lembaga saja.

“Kolaborasi yang luar biasa mudah mudahan rumah respirasi dapat membawa hasil menurunkan angka stunting yg sangat signifikan. Karena Desa Semowo menjadi peringkat tertinggi kasus stunting di Kabupaten Semarang,” ungkapnya.

Launching Rumah Respirasi di Desa Semowo adalah sebuah gerakan yang dilakukan dalam membangun sistem kolaborasi dalam Penanganan Stunting. Pada kegiatan ini juga dilakukan Pemberian Makanan Tambahan kepada Balita ataupun Ibu Hamil beresiko stunting oleh Polda Jawa Tengah. n

Penulis: Dadang dan Azarachma

Editor: Kristianto

Tanggal Rilis: Kamis, 28 September 2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.