Siaran Pers

No. 1160/M.C/IX/2023

Pelaksanaan Audit Kasus Stunting di Kabupaten/Kota Belum Optimal

JAKARTA, BKKBN – Pelaksanaan audit kasus stunting dan BKB Kit Stunting di kabupaten/kota  belum optimal. Masih diperlukan upaya percepatan agar penyerapan anggaran menu Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penegasan itu disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Drs. Agus Sulfi, MM saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Akselerasi Menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting Indonesia (KOLABORASI) Edisi September 2023 secara vitual. 

“Berdasarkan hasil capaian pada kedua sistem tersebut diketahui bahwa capaian untuk Audit Kasus Stunting sebesar 24,98% (Morena per 17 September 2023) dan BKB Kit Stunting sebesar 23,03% (Morena per 18 September 2023),” ujar Agus Sulfi pada acara yang diselenggarakan melalui virtual zoom dan Live Streaming di Youtube Channel @BKKBN Official, pada Senin (25/09/2023), lalu.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu (Riau), Rika Varia Nora, S.Si, T, M.PH menyebutkan bahwa  telah melakukan Audit Kasus Stunting (AKS) 2 tahap. Sasaran aksi I terdiri dari 10  ibu hamil, satu calon pengantin  dan 17 anak baduta. Pada sasaran aksi II terdiri dari 16  ibu hamil dan 38 anak baduta.

Rita juga menyebutkan beberapa kendala dan upaya dalam pelaksanaan AKS di daerahnya. Yakni,  keterbatasan anggaran pelaksanaan dan intervensi,  perbedaan data sasaran antara Elekronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan Pendataam Keluarga 21 (PK 21), rendahnya pemahaman masyarakat tentang stunting.

Rita juga mengungkapkan kendala dalam realisasi  BKB Kit di Kabupaten Indragiri Hullu. Yakni,  helum sesuainya harga dalam Standar harga Barang/Jasa (SHBJ) dengan E-Katalog yang mengakibatkan sisa anggaran,  masih banyak desa sebagai penerima belum memahami manfaat BKB Kit.

Tampil juga sebagai narasumber Dr. Zulkifli Panggato, ME, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah yang juga memaparkan pelaksanaan audit kasus stunting Kabupaten Banggai Laut, dengan lima  desa lokus AKS I dan tiga  desa untuk AKS  II.

Dalam acara tersebut juga mengemukakan program inovasi yang dikembangkan daerah,   sebagai bentuk komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting. 

Program inovasi itu di antaranya  “Kanjoli-an Prima” RSUD, merupakan program inovasi kunjungan beberapa dokter ahli ke puskesmas pada satu waktu tertentu secara lintas sektor terkait pemberian pelayanan kesehatan secara berkualitas dan prima kepada masyarakat. 

Selanjutnya, program inovasi “Ketumbar” UPTD puskesmas Banggai: KEjar TUmbuh Bumil, Anak, dan Remaja. Bertujuan untuk melakukan intervensi stunting sedini dan secepat mungkin. 

Hadir juga sebagai narasumber Drs. Suparni, MM, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur); Dr. Sukwanto, S.Kep Ners, M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur); Drs. Ahmad Saepudin, M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Pandeglang (Banten). n

Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti

Editor: Santjojo Rahardjo

Tanggal Rilis:  Rabu, 27/09/2023

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.