Dokter Hasto Arahkan Jajarannya Fokus Alokasikan Anggaran dan Program Ke Daerah dengan Permasalahan Tinggi
SEMARANG, BKKBN — Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)
dengan tegas memberikan arahan pada jajarannya untuk lebih mencermati daerah-daerah dengan permasalahan tinggi untuk menjadi fokus alokasi anggaran kegiatan tahun anggaran 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan dokter Hasto saat memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) II Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun Anggaran 2024, Senin malam (18/09/2023), di Semarang.
“Pertemuan malam ini selain merencanakan anggaran dengan baik, lebih presisi, juga karena stunting menjadi bagian tema dari Koren ini maka menyikapi tentang data menjadi bagian penting. Saya minta di provinsi-provinsi lain silahkan nanti mengurai sendiri, tetapi cermatilah di provinsi masing-masing mana Tofal Fertility Rate (TFR) yang tertinggi. Supaya alokasi anggaran untuk kegiatan visiting ke daerah juga difokuskan kepada daerah-daerah yang permasalahannya tinggi,” ujar dokter Hasto.
Dokter Hasto memberikan contoh Wonosobo, Pekalongan, Banjarnegara yang jumlah anaknya relatif lebih banyak dibanding kota/kabupaten lain di Jawa Tengah. “Cermatilah mana yang problemnya agak tinggi, itu diberikan prioritas,” tutur dokter Hasto.
Berdasarkan Pendataan Keluarga tahun 2022, BKKBN berhasil menurunkan TFR atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya menjadi 2,14 pada tahun 2022 dari target 2,21.
Dalam kerangka program percepatan penurunan stunting, dokter Hasto meminta anggaran balai penyuluh kalau bisa dialihkan kepada kegiatan pra nikah karena dinilai sangat efektif mencegah lahirnya bayi stunting baru.
“Yang nikah itu perlu perhatian. Kalau ada anggaran balai penyuluh agar diarahkan kepada kegiatan pra nikah. Calon pengantinnya (catin) periksa Hb, lingkar lengan. Kalau bisa begitu,” kata dokter Hasto.
Menurut dokter Hasto, dengan begitu kepala kantor Kementerian Agama agak terbantu. “Hari ini anggaran untuk penyuluhan pra nikah dari kantor Kementerian Agama terbatas. Hanya mampu 30 persen. Mereka sering curhat ke BKKBN gimana bisa bantu ga ya. Pemda bisa bantu ga ya,” urai dokter Hasto.
Pada rangkaian arahannya, dokter Hasto juga mengatakan ada 545 ribu kelahiran di Jawa Tengah per tahun, dengan jumlah pernikahan sekitar 273 ribu. Potensi pasangan yang hamil di tahun pertama pernikahan sekitar 80 persen.
Melihat data di atas, dokter Hasto mengatakan, “Jateng kalau mau mencegah stunting, orang yang hamil ini digenjot agar betul sehat, tidak anemi. Tablet tambah darah, anggarannya ditambah ke sana. Itu akan efektif mencegah stunting baru,” tegas dokter Hasto.
Untuk mengejar target 14 persen, dokter Hasto mengatakan diperlukan perencanaan struktur program dan anggaran yang berkualitas dan baik. Sehingga daya ungkit dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai.
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Kota Semarang turun dari sekitar 20 persen pada 2021 menjadi 10 persen pada 2022. “Tahun 2023 diharapkan turun dua sampai tiga persen lagi, sehingga di bawah 10 persen,” harap dokter Hasto.
PJ Gubernur Jawa Tengah, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa pentingnya kerja sama, konvergensi, dan kolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting.
“Memang konvergensi dan kolaborasi terus kita lakukan, karena ini permasalahan kita bersama. Lalu, penanganan itu harus di semua lini. Di lingkup masyarakat, ibu-ibu PKK, RT/RW kita libatkan untuk penurunan stunting,” terang Sumarno.
Menurut Sumarno, stunting adalah program prioritas nasional, sehingga setiap daerah wajib mengatur penganggarannya.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sendiri telah mengamanahkan Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting dengan target prevalensi stunting sebesar 14 persen di tahun 2014.
“Siapapun kepala daerahnya, itu ada indikator (penurunan stunting), itu yang harus kita kejar, selalu. Kalau kita bicara itu, tentu saja penganggarannya kita atur juga,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam, menyatakan bahwa Kota Semarang saat ini fokus pada intervensi sensitif dalam rangka menurunkan angka stunting.
“Kota Semarang ini kan konsepnya bergerak bersama, dan di sini yang paling banyak itu ada di intervensi sensitif (tidak langsung), seperti rehabilitasi pemukiman dan sanitasi yang tidak layak, penyediaan air bersih. Kemudian, untuk intervensi spesifik, Dinkes Kota Jateng fokus menganggarkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi keluarga berisiko stunting,” jelas Abdul.
Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tema pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Arah kebijakan RKP tahun 2024 yang dilaksanakan melalui Major Project (MP) RKP 2024 antara lain MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, MP Akses Air Minum Perpipaan, MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan lainnya.
Dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024, disebutkan bahwa pada TA 2024 total pagu anggaran BKKBN sebesar Rp 4.249.298.822.000.
Dalam rangka penyusunan RKA-K/L diperlukan kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran II Program Bangga Kencana TA 2024. Penyusunan RKA-K/L harus mengacu pada pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (Unified Budgeting) dan Berbasis Kinerja.
Melalui proses konsolidasi perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diharapkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan. n
Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Selasa, 19 September 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.