JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo meminta upaya penurunan stunting fokus di 6 kabupaten dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Dalam waktu dua tahun terakhir Provinsi Sulawesi Tenggara memang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 31,4% menjadi 27,7% data hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Namun ada beberapa daerah yang masih perlu perhatian khusus.
“Untuk Konawe, Muna, Bombana, kemudian Wakatobi, kemudian Buton Utara, dan Muna Barat, perlu mendapat perhatian karena tempat-tempat tersebut stuntingnya meningkat dan juga tentu ditambah Buton Tengah, Buton Selatan, di mana angkanya masih jauh di atas 30 persen, bahkan Buton Tengah 41 persen,” kata Kepala BKKBN-RI Dokter Hasto Wardoyo saat memberikan sambutannya pada acara Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara secara daring melalui zoom meeting Kamis (14/09/2023).
Menurut Dokter Hasto, rata-rata jumlah anak dan jarak kelahiran mempengaruhi stunting seperti di Buton Selatan, Buton Tengah, Konawe, Buton, Muna, dan Buton Utara yang masih memiliki total fertility rate atau rata-rata jumlah anak yang tinggi.
Dokter Hasto berharap tim BKKBN lebih keras lagi melayani kontrasepsi di wilayah tersebut. Dengan begitu bila TFR-nya atau rata-rata perempuan melahirkan akan berkurang, stuntingnya otomatis akan menurun. Begitu pula tingginya pernikahan usia muda.
“Begitu juga kawin usia muda itu yang sudah melahirkan di usia 15-19 tahun, itu di Konawe, Kepulauan itu 66 orang per seribu. Di Konawe Utara 65 per seribu, Buton 54 per seribu dan seterusnya. Tentu di kota jauh lebih baik, seperti katakan kota Bau bau termasuk Konawe Selatan, kota Kendari, ini juga sudah cukup baik karena angkanya cukup rendah. Inilah kerja keras untuk mencegah perkawinan usia muda juga sangat berpengaruh,” jelas Dokter Hasto.
Selain itu Dokter Hasto menjabarkan 4 skenario dalam pembelian makanan tambahan dalam rangka menurunkan stunting. Satu adalah menggunakan dana DAK Kementerian Kesehatan, dua menggunakan dana desa, tiga yaitu menggunakan dana PKH dari program Keluarga Harapan di Dinas Sosial.
Dan yang keempat adalah bersumber dari Bapak Asuh Anak Stunting, kemitraan dari swasta atau pentahelix.
Senada hal itu, Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bidang Pembangunan Berkelanjutan drg. Agus Suprapto, M.Kes yang juga hadir secara virtual pada acara tersebut mengatakan bahwa selain Bapak Asuh Anak Stunting tapi juga difokuskan kepada Bapak Asuh bagi para Ibu Hamil.
“Kita mesti fokus kepada subjeknya siapa, pak walikota sudah menyebutkan bahkan pak walikota merupakan bapak asuh anak stunting, tapi saya harap ada juga bapak asuh anak stunting tapi juga ada bapak asuh ibu hamil stunting. Secara keilmuan sudah selesai, kebijakan dan juga anggaran, jadi harus fokus sasaran itu pada siapa, lebih terdahulu diutamakan, anak remaja, ibu hamil, dan sebagainya harus diselesaikan. Kemudian konvergensi semua anggaran apakah tepat pada sasaran, tidak hanya tingkat di kabupaten tapi apakah di desa demikian,” terangnya.
Roadshow Stunting
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Johannes Robert mengatakan penurunan stunting di Sulawesi Tenggara berkat roadshow yang dilakukan pada 17 Kabupaten/Kota di provinsi tersebut.
“Dari 17 kabupaten/kota sudah melakukan beberapa inovasi terkait upaya penurunan stunting, sebagaimana kita sudah melihat datanya, bahwa kurun waktu 2 tahun terakhir kita sudah bisa menurunkan angka stunting dari 31,4% jadi 27 koma sekian persen. Artinya intervensi dari inovasi yang dilakukan teman-teman provinsi/kabupaten sudah memperlihatkan hasil hanya saja memerlukan kerja keras dari angka 27% dengan sisa waktu kurang 1 tahun 4 bulan kita harus menurunkan di 14 persen,” kata Johannes Robert.
“Saya pikir ini target yang sangat fantastis, mungkin harapan kami bisa menurunkan sampai dengan angka 20%. Ada beberapa rencana tindak lanjut yang secara garis besar kami sampaikan, secara keseluruhan kurang lebih ada 30 rencana tindak lanjut yang sudah dirumuskan pasca roadshow yang paling penting yang utama perlu disampaikan adalah terkait dengan upaya kita bagaimana mengoptimalkan peluang atau potensi pendanaan dalam rangka intervensi stunting di level pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota, dan di ujung tombak di pemerintah desa. Satu upaya yang telah kita lakukan adalah bagaimana agar dana desa dapat dioptimalkan menjadi sebagian masyarakat desa untuk mengintervensi stunting. Alhamdulilah dalam perkembangannya pasca roadshow, ada beberapa kabupaten yang sudah memfasilitasi desanya untuk mengalokasikan dana desa dalam rangka percepatan penurunan stunting,” lanjut Johannes.
Menurut Johannes, pasca roadshow beberapa kabupaten telah membuat kebijakan dengan menetapkan SK untuk Tim Pendamping Keluarga yaitu Kota Bau Bau, Konawe, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Selain itu kekurangan sarana prasarana seperti alat ukut atropometri menjadi salah satu alasan mengapa stunting di Sulawesi Tenggara tidak terdeteksi lebih dini, tutupnya. n
Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Kristianto
Tanggal Rilis: Kamis, 14 September 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan