SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 1070/M.C/IX/2023
Optimalkan Bonus Demografi dan Percepat Turunkan Stunting, Kepala BKKBN Ajak Revolusi Makan Ikan
PONTIANAK – Saat ini Indonesia memiliki Bonus Demografi karena pertumbuhan penduduk yang terkendali. Bonus demografi ini bisa berlanjut bahkan setelah dependency ratio naik, namun harus bersumber dari kelompok lansia yang sehat, berpendidikan, dan produktif.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan tema “Penguatan TPPS dan Mitra Kerja dalam Percepatan Penurunan Stunting” di Hotel Harris Pontianak pada Sabtu (9/9/2023).
Hadir dalam acara ini Plh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Drs. Alfian Salam, M.M., Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Barat Dr. H. Muhajirin M.Pd.i., Walikota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM., MT., Wakil Walikota Bahasan, SH, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM., Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dr. Sartiko, M.Med PH.,
Hadir juga Dandim 1207 Pontianak Letkol Arm Irwansyah, S.A.P., Wakil Ketua DPRD Dr. Firdaus Zarin, para anggota dan ketua DPRD Kalbar, Forkompinda Kota Pontianak, Tim Pendamping Keluarga, para kader, dan Penyuluh KB.
Hasto menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi.
Pak Presiden mengingatkan kita bahwa era bonus demografi harus dimanfaatkan karena kesempatan Kalimantan Barat itu pendapatan perkapitanya meningkat,” kata Hasto.
“Karena orang stunting itu pendapatan rata-ratanya 20 persen lebih rendah dibandingkan orang yang tidak stunting, karena dia tidak cerdas tidak tinggi dan mudah kena penyakit. Jadi kalau kita ingin sejahtera dan makmur di era bonus ini stuntingnya harus idealnya di bawah 14 persen,” imbuhnya.
Hasto menyebutkan bahwa Kota Pontianak menjadi contoh yang hebat.
“Karena penurunan angka stuntingnya dari 24,4% menjadi 19,7%. Sedangkan untuk menurunkan 5% itu tidak mudah, oleh karena itu kami apresiasi kepada Kota Pontianak yang menjadi contoh untuk penurunan stunting di Kalimantan Barat,” ujar Hasto.
Hasto menekankan pentingnya memberikan nutrisi yang optimal sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan demi cegah stunting, ia menyebutkan bisa dengan bahan yang mudah dan murah, dirinya terinspirasi dari revolusi makan ikan di Jepang,
“Di Kalbar ikan cukup banyak, telur mudah, sehingga telur dan ikan murah, lele juga bagus. Antara lele dan daging sapi lebih bagus lele untuk ibu hamil dan balita. Karena lele mengandung omega-3 sementara daging sapi itu tidak mengandung banyak omega-3,” kata Hasto, lalu ia menambahkan, “tapi kadang-kadang Pak orang punya hajat itu kalau nggak pakai daging merasa gengsi coba ibu bapak yang punya hajat di Kalbar dibikinkan semur lele,” saran Hasto.
Selain masalah nutrisi, Hasto juga menyebutkan mengenai kualitas air bersih yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting, “air minum itu pengaruhnya sangat besar, di data kami, terdapat 3 kecamatan yang memiliki sumber air tidak layak, yaitu Pontianak Timur, Pontianak Utara, dan Pontianak Barat,” papar Hasto.
Keluarga Sasaran
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Ir. Pintauli Romangasi Siregar, M.M menjelaskan kondisi stunting di Kalbar,
“Saat ini prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat menurut SSGI Tahun 2022 cukup tinggi yaitu sebesar 29,8% yang walaupun dari tahun 2021 ada penurunan sebesar 2% per bulan ini. Kita terus berupaya dengan menggerakkan semua potensi yang ada untuk turunkan angka stunting menjadi 14% sebagaimana target nasional yang sudah diamanatkan oleh presiden,” jelasnya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa di setiap kabupaten kota di Kalbar seluruh TPS sudah dibentuk.
“Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2022 ada 1 juta lebih keluarga di Provinsi Kalimantan Barat, 704.000 keluarga tersebut adalah keluarga sasaran kita, dan 466000 keluarga tersebut adalah keluarga beresiko stunting,” ujar Pinta.
“Saat ini hasil laporan TPPS semester pertama memang belum menggembirakan masih banyak PR yang harus kita hadapin dengan beberapa keterbatasan sebagai 
tantangan,” kata Pinta.
Plh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Drs. Alfian Salam, M.M., mengatakan bahwa upaya untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif dimulai dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Kalimantan Barat,
“Agar apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menghasilkan generasi ke depan yang bebas stunting, kita akan lebih baik dimasa mendatang. Semoga dapat kita lebih fokuskan pada upaya promotif dan preventif secara terintegrasi,” harap Alfian.
Senada dengan Alfian, Walikota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM., MT., menjelaskan bahwa sejak digaungkan stunting di kota Pontianak dirinya telah berkoordinasi bersama seluruh stakeholder, termasuk pemerintahan, non kementerian dan lembaga TNI Polri, “kami turun langsung ke bawah untuk mendata terutama yang kita data adalah anak-anak balita, yang kedua ibu hamil, sehingga kita berupaya untuk melakukan jemput bola di lapangan terhadap ibu hamil yang kita rasa rentan terhadap terjadinya masalah stunting,” ujar Edi.
Dalam acara ini juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dengan kantor perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.n
Penulis: Fitri Aminatul Azizah
Editor: Kristianto
Hari, Tanggal Rilis: Sabtu, 09 September 2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.