SIARAN PERS BKKBN
Nomor: 1071/M.C/IX/2023
Capaian Pendidikan Kependudukan Rendah, Puluhan Kepala Sekolah dan Guru Ikuti Sosialisasi
NGANJUK, BKKBN — Capaian pendidikan kependudukan jalur formal melalui sekolah di Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur) tergolong rendah. Hanya terdapat dua Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Capaian itu terekam dalam data monevpenduk.org BKKBN, yang membawa BKKBN Jawa Timur, lebih khusus lagi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Kabupaten Nganjuk, melakukan intervensi lebih intens.
Salah satu intervensi itu berupa kegiatan Advokasi dan Sosialiasi Pendidikan Kependudukan bagi Kepala Sekolah dan Guru SMP/MTs se-Kabupaten Nganjuk, yang digelar Jumat (8/9/2023).
Dalam Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diamanahkan bahwa pengembangan wawasan kependudukan harus disampaikan kepada seluruh masyarakat. Maka, pembentukan SSK harus diterapkan ke semua sekolah yang ada di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi, SH, MH, menekankan bahwa pendidikan kependudukan harus sudah ditanamkan sedini mungkin ke siswa/i khususnya di Nganjuk.
“Pada masa ini para siswa/i sedang mencari jati diri masing-masing, sehingga perlu diberikan informasi dan edukasi yang benar terkait kependudukan, 
kesehatan reproduksi, anti bullying serta kenakalan remaja,” ucap Nafhan.
Pada kesempatan ini, Nafhan juga menjelaskan pentingnya program-program lain bagi remaja. “Ada program Generasi Berencana (GenRe) di mana program tersebut menyerukan untuk menghindari tiga permasalahan remaja, yaitu tidak menikah dini, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dan tidak terlibat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM, melalui Pokja Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Toma Afriandi, SH, M.Si, sangat mengapresiasi kepedulian Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas PPKB terhadap pendidikan kependudukan.
“Inti dari penerapan Sekolah Siaga Kependudukan ini adalah dengan memasukkan tema maupun isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),” ujar Toma.
Toma menambahkan, penerapan kegiatan dalam SSK juga bisa diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakulikuler di masing-masing sekolah. “Misalnya saja kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), pramuka, fotografi, majalah dinding (mading), seni drama dan kegiatan ekstra lainnya. Dengan begitu, kegiatan penerapan pendidikan kependudukan menjadi lebih menarik bagi siswa dan siswi di sekolah,” pungkasnya. n
Penulis : Toma Afriandi/ Maulita Oktaviani
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis : Sabtu/09/09/2023
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.